BerandaSumatera PulihJalan Celala–Nagan Raya Menuju Pulih, Buka Jalur Penghubung Tengah dan Barat Aceh

Jalan Celala–Nagan Raya Menuju Pulih, Buka Jalur Penghubung Tengah dan Barat Aceh

Aceh Tengah (Waspada Aceh) – Sebelum pembangunan dimulai, warga Desa Belang Kukumur, hanya bisa mengandalkan jalan setapak hasil gotong royong. Kendaraan tidak bisa lewat, dan hasil kebun harus dipikul berjam-jam untuk sampai ke pasar.

Kini, pemandangan itu perlahan berubah. Tampak alat berat mulai bergerak di lereng curam pegunungan, harapan warga terbuka lebar. Jalur nasional yang menghubungkan Takengon dengan Nagan Raya, Aceh Barat, dan Aceh Selatan akan kembali berfungsi sehingga layak dilalui.

“Kami dulu hanya bisa mengandalkan kaki sendiri,” kata Win Munawardi, Camat Celala Aceh Tengah.

Win Munawardi, menceritakan saat masa sulit ketika akses transportasi terputus total akibat kerusakan infrastruktur pascabanjir akhir November 2025 lalu. Bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera, berdampak pada 53 kabupaten dan kota yang ada di tiga provinsi di Sumatera, Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

“Sebelum pembangunan dilakukan, jalan tersebut memang tidak bisa dilalui sama sekali. Kami bersama masyarakat hanya bisa membuka akses jalan setapak melalui kegiatan gotong royong agar masyarakat tetap memiliki jalur untuk melintas,” ujarnya.

Sekarang PT Adhi Karya sedang menangani rekonstruksi jalur strategis ini dengan anggaran sekitar Rp81 miliar, bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum. Pekerjaan mencakup penurunan elevasi badan jalan sekitar 15 meter di sekitar jembatan, di mana badan jalan amblas sepanjang 200 meter.

Kini sedang pembangunan turap (dinding) penahan tanah, serta pembangunan jembatan Bailey. Target penyelesaian pada Desember 2026.

Persoalan pembebasan lahan sempat menghambat pelaksanaan, karena sebagian bidang tanah berada di kawasan sempadan sungai menurut RT-RW Kabupaten Aceh Tengah. Namun persoalan ini kini telah menemukan jalan keluar.

“Apabila masyarakat memiliki alas hak atas tanah, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), sporadik, maupun dokumen kepemilikan lainnya yang diakui, maka lahan tersebut dapat diproses untuk mendapatkan ganti rugi,” jelas Win Munawardi.

Pihak pelaksana juga melibatkan pemuda setempat sebagai tenaga kerja dan pengatur lalu lintas, sehingga warga turut merasakan manfaat langsung proyek ini.

Terkait hal ini, Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa untuk konektivitas darat, pihaknya berterima kasih ke Menteri Pekerjaan  Umum dan TNI/Polri yang ikut membantu pengerjaan. Terutama untuk akses jembatan.

“Karena jalan nasional Aceh, Sumut, Sumbar itu 100% sudah fungsional bisa dilalui. Dan bahkan sudah banyak juga yang sudah diperbaiki dengan jauh lebih baik, bukan sementara, ada yang sudah fix. Jalan daerah masih 94% di Aceh, jadi ada 6% yang belum diperbaiki. Sumut 98% sudah diperbaiki, masih sisa 2%. Sumbar ada 83%, jadi ada 17% yang itu perlu untuk bisa diselesaikan agar bisa dilalui,” jelas Tito usai rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, 9 November 2026.

Jalan Alternatif 70 Persen Selesai

Wakil Bupati Aceh Tengah, Muchsin Hasan, menyampaikan kendala pembebasan lahan telah terselesaikan sepenuhnya berkat koordinasi di tingkat provinsi dan instruksi Kejaksaan Tinggi Aceh.

“Persoalan legalitas pembebasan lahan yang sebelumnya dipersoalkan pada tahap awal sudah selesai. Sekarang tinggal bagaimana pengerjaannya bisa kita percepat,” katanya saat mendampingi tim Satgas PRR Aceh-Sumatera pimpinan Laksamana TNI Nouldy J. Tangkas dalam kunjungan pemantauan, akhir Oktober 2026.

Kendala lain yang dikeluhkan warga adalah jalan alternatif sementara yang curam dan licin saat hujan. Kondisi itu menyebabkan sejumlah kendaraan terperosok, termasuk guru dan ASN yang bertugas di wilayah ini.

Namun kabar baik datang. Jalan alternatif baru dengan kontur lebih landai sedang dibangun di bagian bawah, dan progresnya telah melampaui 70 persen.

“Kehadiran jalur alternatif ini diharapkan dapat mengurangi risiko kendaraan kesulitan melintas sekaligus memberikan kenyamanan lebih bagi pengguna jalan selama pembangunan berlangsung,” jelas Muchsin Hasan.

Ia menekankan pentingnya jalan ini bagi stabilitas harga kebutuhan pokok. “Kondisi jalan yang belum pulih sepenuhnya turut mempengaruhi biaya angkutan dan mobilisasi barang.”

Plt. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Zulkarnain, menyebut pekerjaan berjalan dengan baik meskipun cuaca di kawasan pegunungan tetap menjadi tantangan utama.

“Target kita tetap selesai Desember. Insyaallah, semoga tidak ada halangan,” ujarnya.

Zulkarnain meminta pengertian masyarakat: “Selama pekerjaan berlangsung, ketidaknyamanan bagi pengguna jalan menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.”

Bangun Kembali Lebih Tangguh

Pembangunan ini sebenarnya menjadi bagian dari Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Renduk PRRP Sumatera 2026–2028, yang mengarahkan pemulihan infrastruktur dengan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable, membangun kembali lebih tangguh, lebih aman, dan berkelanjutan.

Renduk adalah dokumen panduan bagi pemerintah pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, dalam proses pemulihan Sumatera pascabencana. Dokumen ini kemudian disahkan melalui Keputusan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2026.

Kebutuhan anggaran sektor jalan dan jembatan di tiga provinsi Sumatera disesuaikan menjadi Rp25,02 triliun setelah pembersihan data ganda. Hingga saat ini, progres pemulihan jalan di Aceh telah mencapai 94,20 persen.

Namun tantangan belum selesai. Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan banjir susulan dan longsor berulang menjadi ujian nyata ketangguhan infrastruktur yang sedang dibangun.

“Setidaknya di 13 kabupaten/kota. Kabupaten Solok kita tahu ya di Sumatera Barat, kantor bupatinya pun terdampak. Kota Padang, kemudian di Tapanuli Sumut, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan juga kena lagi kemarin banjir susulan. Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Barat, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Kota Subulussalam, Aceh Utara, ini setidaknya yang kemarin kita lihat terkena lagi banjir susulan,” jelas Tito usai rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, 9 November 2026.

“Sehingga jembatan yang sudah diperbaiki terbawa arus lagi, yang sudah dibersihkan lumpur masuk lagi lumpur. Saya beberapa hari yang lalu juga datang ke Pidie Jaya, melihat langsung,” lanjut Tito.

Pesan Tito jelas, pemulihan infrastruktur bukan sekadar menyambung jalan yang putus, melainkan memastikan bangunan yang berdiri nanti lebih kokoh, mampu bertahan menghadapi cuaca ekstrem yang kian tak menentu.

Bagi warga Belang Kukumur dan ribuan pengguna jalan lintas tengah-barat Aceh, proyek ini menjadi jalur yang akan mempersingkat waktu perjalanan, menurunkan harga kebutuhan pokok, dan membuka akses pasar bagi petani untuk menjual hasil kebunnya.

Saat ini, 30 persen telah selesai dikerjakan, 70 persen jalan alternatif baru siap difungsikan, dan persoalan lahan telah beres. Warga menunggu dan berharap, cuaca tetap bersahabat, agar alat berat dapat terus berputar, bekerja, sehingga Desember 2026 nanti, jalur penghubung tengah dan barat Aceh kembali terbuka lebar, lebih kuat, lebih aman, dan lebih mulus dari sebelumnya. (*)

BERITA TERKINI
- Advertisment -
Google search engine

BERITA POPULER