Banda Aceh (Waspada Aceh) – Kepolisian Daerah (Polda) Aceh bersama jajaran menangani empat laporan terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dari empat laporan tersebut, tiga di antaranya telah masuk tahap penyidikan, sedangkan satu laporan masih dalam tahap penyelidikan.
Dari penanganan empat laporan itu, polisi mencatat delapan orang menjadi korban dengan delapan orang terduga pelaku. Modus perekrutan korban beragam, mulai dari tawaran pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga, karyawan restoran, anak buah kapal (ABK), hingga pekerja seks komersial (PSK).
Hal tersebut disampaikan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirreskrimum) Polda Aceh, AKBP Andi Rahmansyah, dalam konferensi pers di Aula Ditreskrimum Polda Aceh, Jumat (20/11/2026).
Ia mengatakan, tiga laporan ditangani Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Aceh, sedangkan satu laporan lainnya ditangani Satreskrim Polres Aceh Barat.
“Total ada empat laporan TPPO yang saat ini kami tangani. Tiga laporan ditangani Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Aceh, sedangkan satu laporan lainnya ditangani Satreskrim Polres Aceh Barat,” kata Andi.
Menurutnya, penanganan kasus perdagangan orang menjadi salah satu perhatian kepolisian. Hal itu sejalan dengan program prioritas Kapolri melalui Quick Wins 8, yang antara lain berfokus pada penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dan pekerja migran Indonesia (PMI).
Andi menjelaskan, para terduga pelaku memiliki peran berbeda dalam merekrut dan memberangkatkan korban. Di antaranya sebagai perekrut, penampung, pemodal, pengirim korban, hingga penyedia tempat.
Para korban umumnya ditawari pekerjaan dengan iming-iming gaji besar untuk menarik minat mereka.
Dalam pengungkapan perkara tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, seperti tiket pesawat, paspor, telepon genggam, serta dokumen kontrak kerja dan gaji.
“Kami akan terus mengembangkan kasus ini dan mengejar para pelaku yang terlibat hingga seluruhnya dapat diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Dalam penanganan kasus tersebut, Polda Aceh juga berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh.
Andi mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati menerima tawaran pekerjaan, terutama yang menjanjikan gaji besar tanpa disertai informasi dan legalitas yang jelas.
Masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri juga diminta menggunakan jalur resmi serta melengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia turut mengajak masyarakat segera melapor kepada kepolisian setempat atau melalui layanan Call Center 110 apabila mengetahui adanya perekrutan tenaga kerja secara ilegal. (*)



