Banda Aceh (Waspada Aceh) – Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh Irwansyah ST menilai kondisi keuangan Pemko Banda Aceh telah membaik sejak Bakri Siddiq memimpin. Beberapa waktu setelah diangkat menjadi Penjabat (Pj) Wali Kota, Bakri Siddiq, telah membuat banyak kebijakan fiskal.
Politisi Partai PKS ini menilai, kebijakan fiskal yang diambil Bakri Siddiq tersebut memiliki dampak yang luar biasa pada keuangan Pemko Banda Aceh. Sebelumnya Bakri Siddiq menerima beban hutang yang besar saat baru masuk memimpin Pemko Banda Aceh. Itu menjadi PR besar Bakri Siddiq.
“Ratusan miliar hutang Pemko, ketika Bakri Siddiq baru masuk. Beban itu diterimanya, kemudian mengambil kebijakan fiskal bersama DPRK. Dari kebijakan fiskal itu, keuangan Pemko mulai stabil pelan-pelan,” kata Irwansyah ST kepada wartawan, Senin (2/1/2023).
Dia mengakui tidak mudah untuk menyelesaikan hutang yang begitu besar. Bahkan, dia pernah menemukan suatu daerah yang punya beban hutang dan defisit baru bisa normal 3 tahun atau 5 tahun ke depan.
“Namun, beberapa langkah berani dan kebijakan yang diambil Bakri Siddiq, saya yakin akan selesai tidak lama lagi. Memang tidak mudah membuat sistem keuangan kembali balance atau stabil,” ujarnya.
Dia menuturkan contoh nyata dari kebijakan fiskal itu adalah terbayarnya tunjangan penghasilan (TPP) PNS yang sebelumnya tertunggak. Meski sudah terbayar baru 6 bulan, tapi hal ini patut diparesiasi, karena ditambah lagi beban hutang TPK PNS 5 bulan di tahun 2021.
“Bukan mudah, karena untuk TPP saja jumlahnya 8 miliar per bulan. Kemudian menstabilkan antara PAD dan pendapatan lain,” ungkapnya.
Termasuk kata dia, gaji aparatur gampong yang juga sudah terbayarkan yang sebelumnya sempat tertunggak sebelum Bakri menjabat. Hal ini pun menjadi bukti kinerja Bakri Siddiq yang memprioritaskan kepentingan publik.
Memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) menjadi prioritas Pj Wali Kota dan DPRK saat ini, karena pembangunan Kota Banda Aceh sangat bertumpu pada PAD, diantaranya dari sektor retribusi (retribusi parkir, retribusi sampah, dll) dan pajak (pajak hotel, pajak restauran dan cafe, dll).
“Memaksimalkan PAD dilakukan diantaranya dengan memperkuat sistem digitalisasi. Kita harus modernisasi semua sistem pungutan retribusi dan pajak, selain untuk memaksimalkan pendapatan, juga untuk meminimalisir kobocoran,” ujarnya.
Pemko Banda sudah melakukan itu, meski dengan alat (taping box, hand held) yang masih terbatas akibat terbatasnya anggaran untuk pengadaan alat ini.
“Kita sudah mampu mencoba memaksimalkan PAD, ada peningkatan signifikan PAD kita di tahun 2022 ini dibanding tahun lalu. Ini terwujud karena dorongan dari DPRK dan sinergitas yang dilakukan Pj Wali Kota,” ungkapnya lagi.
Irwansyah yang juga Anggota Banggar DPRK ini menilai bukan lagi waktunya saling menghujat. Justru, semua pihak harus bergandengan tangan untuk menyelamatkan dan kembali menstabilkan keuangan Pemko Banda Aceh.(*)
