Jakarta (Waspada Aceh) – Penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dinyatakan lebih baik daripada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Deputi Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar.
“Pemerintahan SBY lebih baik daripada pemerintahan Jokowi dalam penyelesaian kasus HAM,” kata Erwin dalam diskusi di Artotel, Jakarta, Senin (10/12/2018). Penilaian itu merujuk dari hasil riset ILR indeks negara hukum 2012-2017.
Melihat aspek HAM dalam Indeks Negara Hukum 2012-2017 buatan ILR, pada 2013, segmen jaminan hak atas hidup mencapai 5,23. Angka itu menurun drastis kemudian naik kembali meski tak signifikan di tahun-tahun berikutnya. Berturut-turut indeks jaminan hak atas hidup yakni 3,80 (2014), 3,51 (2015), 3,70 (2016), dan 4,76 pada (2017).
Baca Juga: Kontras: Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu di Era Jokowi Tidak Serius
Begitu juga dalam segmen jaminan terhadap kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan. Angka tersebut menurun sejak memasuki era kepemimpinan Jokowi. Berturut-turut indeks segmen itu antara lain: 5,31 (2014), 3,99 (2014), 4,22 (2015), 3,96 (2016), dan 3,98 (2017).
Baca Juga: SRAM Pidie Tuntut Pelanggar HAM Aceh Diadili
“Jika pun dalam dua tahun terakhir yaitu 2018-2019 terdapat tren kenaikan, maka nilai tersebut tidak akan melampaui nilai HAM pada pemerintahan sebelumnya,” ucap Erwin.
Angka-angka yang dipaparkan ILR diperoleh dari beberapa metodologi riset. Pada 2013 hingga 2017, ILR menggunakan metode survei ahli dan dokumen. Survei dilakukan di 20 provinsi.
“Dokumen juga termasuk sampel kasus di dalamnya,” lanjut Erwin.
ILR melibatkan enam ahli di setiap provinsi. Ada sedikitnya 120 ahli yang dilibatkan. Ratusan ahli itu berlatar belakang akademisi, aktivis dan praktisi hukum dan diminta mengisi 10 jenis kuesioner.
Wakil Sekjen Partai Demokrat, Rachland Nassidik, yang hadir di acara diskusi mengaku tidak heran dengan indeks HAM hasil riset ILR. Menurutnya, HAM memang terabaikan di era Jokowi. Tidak sesuai dengan janji kampanye pada 2014 silam.
“Apa yang dilakukan Pak Joko Widodo selama pemerintahannya dalam menuntaskan HAM praktis enggak ada,” ucap Rachland.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surya Tjandra menampik jika Jokowi dianggap tidak melakukan apa-apa soal penegakkan HAM. Termasuk juga penyelesaian kasus HAM masa lalu yang merupakan janji kampanye Pilpres 2014 silam.
Menurut Surya, menyelesaikan kasus pelanggaran HAM tidak bisa selalu dilakukan dengan singkat. Dia mengatakan ada tahap-tahap seperti negosiasi dan diskusi.(***)
