Banda Aceh (Waspada Aceh) – Menjelang Pemilu 2024, Panwaslih Provinsi Aceh memaparkan tiga waktu yang rawan terjadinya money politic (politik uang).
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Panwaslih Aceh, Safwani, menyebutkan titik rawan adanya potensi money politic dalam tahapan Pemilu yaitu pada saat kampanye yaitu berlangsung selama 75 hari.
“Ini adalah titik rawan pertama,” kata Safwani kepada media di Banda Aceh, Selasa (26/9/2023).
Titik rawan kedua lanjut Safwani, adalah masa tenang yaitu berjalan selama tiga hari menjelang pemungutan suara.
Kemudian, titik rawan ketiga sebut Safwani pada saat pemungutan suara. Pemungutan suara kata Safwani menjadi titik rawan munculnya money politic.
Karena itu, dia berharap kepada semua pihak untuk mengawasi ketiga masa ini. Bila nanti terdapat adanya money politic bisa dikenakan sanksi pidana tentang UU Nomor 7 tahun 2017.
Walaupun, pada pemilu sebelumnya kata Safwani di Aceh tidak ada kasus money politic secara terang-terangan. Meskipun ada informasi terjadi money politic, namun ketika dilakukan penanganan tidak ada satupun terbukti melakukan money politic.
Biasanya tambah Safwani, money politic ini tidak selalu berbentuk uang namun juga berupa barang yang diserahkan oleh Tim Sukses (Timses) dan tim kampanye.
Karena itu, langkah yang harus diambil ke depannya adalah meningkatkan pengawasan partisipasif bersama-sama dan terlibat aktif serta siap untuk menjadi orang yang mengawasi dan melaporkan bila ada pelanggaran money politic.
Ada pun bukti yang harus dikumpulkan untuk dilaporkan adalah, melihat langsung adanya pembagian uang, mendengar langsung adanya percakapan akan ada pemberian uang dan kemudian ada bukti barang apa yang diberikan.
“Misal seorang itu dijanjikan sesuatu untuk diberikan imbalan. Minimal sekali yaitu ada dua saksi dan dua bukti,” tutupnya. (*)
