Banda Aceh (Waspada Aceh) – Sudah cukup lama sebenarnya, para pengrajin di Aceh, yang digolongkan sebagai pelaku IKM (Industri Kecil dan Menengah) serta pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), menunggu dukungan nyata dari pemerintah, untuk membangkitkan usahanya.
Para pelaku usaha ini, sejak beberapa tahun terakhir, memang menghadapi “gempuran” dari produk-produk asing. Bisa dilihat, misalnya toko-toko meuble dan furniture yang ada di daerah ini, seberapa banyak toko itu menjual barang lokal dibanding produk impor?
“Saya bisa bilang, 30 banding 70. Artinya, 30 persen produk lokal, dan 70 persen produk impor, khususnya dari China,” ujar salah seorang pengusaha meuble kepada Waspadaaceh.com, baru-baru ini.
Sayangnya, pemerintah daerah tidak jeli melihat persoalan yang dihadapi para pelaku UKM dan UMKM ini. Para pejabatnya, di sisi lain dalam setiap kesempatan, selalu mengampanyekan untuk mencintai produk lokal. Tapi di sisi lain, perlengkapan di kantornya, mulai dari tempat tisu, lemari/rak, meja hingga kursi, boleh jadi produk impor.
Kepekaan Plt Gubernur Aceh
Adanya imbauan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, untuk menggunakan produk lokal dalam berbagai kegiatan pemerintahan, telah memberi harapan baru bagi para pelaku IKM dan UMKM di Aceh.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Wiratmadinata menyebutkan, lahirnya imbauan itu telah mendorong semangat para pelaku IKM di Aceh, untuk lebih produktif dan kreatif. “Imbauan itu disampaikan melalui surat bernomor 530/1313 dan dikeluarkan pada 25 Januari 2019 yang ditujukan kepada seluruh Kepala SKPA,” sebut Wira.
Melalui surat imbauan itu, diharapkan tumbuhnya kesadaran dari SKPA, untuk mengutamakan penggunaan produk lokal bagi kepentingan kegiatan kedinasan, misalnya seminar, workshop, event pemerintahan dan lainnya.
Di sini lain, bagi kalangan IKM dan UMKM, imbauan Plt Gubernur Aceh itu menjadi “obat penawar,“ setelah selama bertahun-tahun mereka harus berjibaku berjuang sendiri menghadapi gempuran produk impor.
“Kini kami merasa punya semangat lagi untuk bangkit. Sudah selayaknya pemerintah menggunakan produk-produk kami ketimbang produk dari luar sana,” kata Cut Aji Nisah,41, pelaku IKM di Gampong Keude Bieng, Aceh Besar, Sabtu (23/2/2019).
Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi
Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Aceh, sebelumnya memang telah menyampaikan rekomendasi untuk pengembangan usaha yang difokuskan pada UMKM. Sektor ini diharapkan akan dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi pendorong ekonomi Aceh.
Dalam hal itu, Kepala Perwakilan BI Aceh, Zainal Arifin Lubis, menghimbau seluruh perbankan di Aceh untuk mendukung pengembangan UMKM melalui penyaluran pembiayaan.
“Upaya memanfaatkan peluang tersebut membutuhkan sinergi dan kerjasama antar instansi terkait. Dengan bersinergi dalam berinovasi, akselerasi implementasi program pengembangan ekonomi daerah di Aceh dapat berjalan secara optimal. Pada saatnya nanti dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan laju inflasi yang stabil,” kata Zainal Arifin.
Secara umum, perkembangan ekonomi Aceh cukup baik, dengan tingkat inflasi tahun 2019 yang rendah di bawah level nasional (1,84% yoy). Angka ini menjadi yang terendah dalam 5 tahun terakhir bahkan lebih baik dibandingkan rata-rata nasional dan Sumatera.
Pertumbuhan ekonomi yang positif selama 3 tahun terakhir (sekitar 4%), serta angka kemiskinan dan pengangguran yang juga menunjukkan tren penurunan.
Aceh memiliki potensi yang besar di sektor pertanian, perikanan dan pariwisata. Hasil kajian BI, peningkatan produktivitas di sektor pertanian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja.
Di sektor perikanan, kekayaan laut Aceh dengan garis pantai terpanjang di Sumatera membuka peluang tumbuhnya industri perikanan dan garam di Aceh. Selain itu, keindahan alam, jejak sejarah, serta kekhasan Aceh dengan Syariat Islamnya menawarkan potensi penerimaan daerah dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.
Dengan kata lain, bila sektor-sektor ini dikembangkan secara fokus, termasuk untuk skala IKM dan UMKM, maka akan mampu mendorong ekonomi Aceh ke arah yang jauh lebih baik. Apalagi usaha skala IKM dan UMKM di Aceh jumlahnya cukup besar, yang tersebar di seluruh daerah. (adv)
