Banda Aceh (WaspadaAceh): Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, mengharapkan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) tahun 2019, bisa mewujudkan APBA 2019 yang berkualitas menuju ‘Aceh Hebat’.
“Kami yakin, Aceh Hebat tidak akan terwujud jika tidak diawali pola perbaikan sejak perencanaan,” kata Irwandi ketika membuka Musrenbang di gedung DPRA, Senin (16/4/2018).
Irwandi mengatakan, ada tiga perubahan mendasar dalam pola Musrenbang, dimana, seluruh usulan untuk APBA 2019 harus melalui proses Musrenbang 2018. “Seluruh stakeholder tidak boleh menyampaikan proposal di luar forum Musrenbang,” katanya.
Selain itu, semua usulan program harus diimput melalui e-planing yang terintegrasi dengan e-budgeting. Hal itu untuk memastikan tidak adanya usulan kegiatan baru yang terindikasi dan dipersepsikan sebagai ‘titipan’ atau ‘penumpang gelap’.
Selanjutnya, semua usulan program dan kegiatan, baik yang diusulkan kabupaten/kota, SKPA hingga aspirasi masyarakat harus selaras dengan tema dan prioritas pembangunan Aceh tahun 2019.
“Dengan demikian kita harap APBA 2019 bisa menjadi solusi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di Aceh yang saat ini belum tertanggulangi secara tuntas,” kata Irwandi.
Irwandi menambahkan, RKPA 2019 mengangkat tema Penumbuhan Kawasan Strategis dan Konektivitas untuk Pertumbuhan Berkualitas. Tema itu selaras dengan RKP Nasional yaitu Pengembangan Kawasan Strategis dan Konektivitas untuk Pertumbuhan Berkualitas dengan delapan prioritas pembangunan Aceh.
Pertama adalah penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya adalah peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan. Pemerintah juga mencanangkan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan kawasan strategis dan penguatan konektivitas.
Sementara itu Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Prof. Zudan Arief Fakhrulloh, meminta agar Musrenbang yang dibahas bersama tersebut bukan semata formalitas, tetapi substansial. Apalagi pengangguran di Aceh yang mencatat angka lebih dari 14 persen.
“RKP kita harus bisa membaca ke depan. Artinya masalah saat ini bisa dilihat dengan pendekatan saat ini,” kata Zudan. Semua hal, kata Zudan, harus dimulai dengan perencanaan yang matang.
Zudan menambahkan, delapan prioritas Pemerintah Aceh tersebut merupakan kebutuhan Aceh yang harus terimplementasi hingga ke pintu rumah masyarakat. “Ini tugas kita bersama dan kita wajib mengimplementasikannya. (B01)
