Banda Aceh (Waspada Aceh) – Sejumlah massa yang tergabung dalam Front Mahasiswa dan Rakyat Aceh menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Aceh, Rabu (20/4/2022).
Aksi tersebut bertujuan untuk mendesak Guburnur Aceh, Nova Iriansyah, merespon persoalan yang menimbulkan gejolak saat ini di Aceh.
Sejumlah mahasiswa yang berasal Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe meminta Gubernur Aceh menandatangani petisi berisi 8 tuntutan. Namun sampai sore, Gubernur Aceh belum menemui massa.
Koordinator Lapangan, Ananda Rizky manyampaikan, pihaknya akan menggelar posko menunggu hingga Gubernur Aceh Nova Iriansyah menandatangani petisi tersebut.
“Perjuangan ini akan terus berlanjut sampai petisi ditandatangani gubernur. Kami akan bertahan akan mendirikan posko rakyat.
Kami juga tidak menerima perwakilan dari manapun. Selain Gubernur Nova Iriansyah,” tuturnya.
Delapan tuntutan tersebut di antaranya terkait permasalahan agraria di Aceh, mencabut izin HGU yang terbukti bermasalah. Kemudian mengultimatum Gubernur Aceh melalui BPN untuk segera mengukur dan menetapkan wilayah HGU antara PT Setya Agung dengan Gampong Batee 8 di Aceh Utara dalam batas waktu hingga 20 Mei 2022.
Dalam petisinya, massa juga mendesak Gubernur Aceh mengevaluasi program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) serta audit data per tahun. Selain itu kepada pemerintah agar menghadirkan pabrik hilir CPO di Aceh.
Hal senada juga disampaikan oleh Ananda, yang meminta pemerintah agar menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat, menuntaskan persoalan banjir di Aceh, transparansi anggaran Otsus dan pertanggungjawaban masyarakat Aceh.
Selanjutnya meminta Pemerintah Pusat untuk mencabut PP No. 3 Tahun 2015, tentang kewenangan pemerintah  yang bersifat nasional di Aceh, karena melemahkan implementasi UUPA serta pengkhianatan terhadap perjanjian damai.
Pengunjukrasa juga meminta Presiden Joko Widodo melalui Gubernur Aceh untuk menolak kenaikan PPN. (Cut Nauval d)
