Banda Aceh (Waspada Aceh) – Menyambut gelaran pemilihan umum 2019 yang tinggal menghitung hari, peran pers dianggap vital dalam mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara positif.
Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar menyampaikan, proses pemilu yang tahun ini dilaksanakan secara serentak, punya kompleksitas yang begitu rumit. Karenanya, media perlu mengedukasi masyarakat agar mendapat gambaran yang utuh tentang kontestasi tersebut.
“Jangan hanya meliput permukaan saja, padahal banyak hal yang luput dari pantauan. Media itu jangan gagal fokus,” kata Ahmad Djauhar, dalam Workshop Peliputan Pemilu 2019 untuk Wartawan Media Cetak dan Elektronik di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Senin (19/2/2019).
Beberapa hal penting, berkaitan dengan aturan-aturan pemilu yang belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat. Banyak pelanggaran yang terjadi namun publik cenderung abai karena sama sekali tidak tahu mekanisme yang seharusnya.
Sementara untuk media, Ahmad Djauhar mengingatkan, penting memberi ruang yang berimbang kepada para kontestan pemilu. Pers diimbau tidak memberitakan secara berlebihan seorang calon tertentu tanpa memberi ruang yang sama terhadap calon lain.
Dia juga menambahkan, rekam jejak caleg juga penting untuk ditelusuri media. Upaya itu sekaligus mengenalkan kontestan pemilu kepada masyarakat.
“Kontestan yang pernah terlibat korupsi, misalnya, masyarakat harus tahu segala hal yang menyangkut hak politik mereka. Termasuk rekam jejak para calon,” ujar Ahmad Djauhar.
Mengenai aturan kampanye, Dewan Pers telah membentuk Satgas untuk memantau jalannya proses pemilu. Satgas ini dibentuk bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Bawaslu, dan KPU.
Anggota Dewan Pers lainnya, Imam Wahyudi, dalam kesempatan sama mengatakan, pers perlu memberitahu masyarakat bahwa pemilu tidak hanya bicara figur calon saja, tetapi juga nasib bangsa untuk lima tahun ke depan.
“Pers harus mengekspos hal-hal yang substansial, tidak hanya ribut-ributnya saja,” kata Imam.
Selain itu, pers juga penting membendung beredarnya informasi hoaks. Apalagi pada pemilu kali ini, peredaran hoaks jauh lebih masif dan bisa memecah belah masyarakat.
Dia menekankan, pers perlu kembali pada prinsip-prinsip jurnalisme. Karena dengan disiplin verifikasi, pers dapat mencerahkan publik.
“Media jangan ikut-ikutan menyebar hoaks. Sadari peran jurnalisme, yaitu verifikasi,” tegas Imam. (Fuadi)
