Suka Makmue (Waspada Aceh) – Dana santunan kematian sebesar Rp10 miliar yang dialokasikan dalam APBK 2018 terancam hangus alias tak bisa digunakan untuk masyarakat yang mengalami musibah kemalangan di Kabupaten Nagan Raya.
Pasalya, dana kematian sebesar Rp21 juta/kk yang sudah diprogramkan untuk diberikan kepada masyarakat oleh Pemkab Nagan Raya, hingga kini penyalurannya belum mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Wakil Ketua DPRK Nagan Raya, Samsuardi alias Juragan kepada Waspadaaceh.com, Senin (13/8/2018) mengatakan, pihaknya mengaku khawatir anggaran santunan kematian yang sudah diprogramkan Pemkab setempat gagal disalurkan. Anggaran ini sebelumnya diusulkan untuk dimasukkan ke dalam APBK 2018.
“Sampai sekarang dana itu (santunan kematian) belum bisa digunakan, kasihan kan Rp10 miliar tak bisa dipakai untuk warga yang kemalangan,” kata pria yang akrab disapa Juragan ini.
Padahal, dana tersebut sudah disetujui oleh DPRK dalam pembahasan anggaran. Sebagai solusi, apabila dana santunan sebesar Rp21 juta/KK tak bisa diberikan, harusnya Pemkab memberikan solusi lain.
Misalnya, setiap warga yang kemalangan mendapatkan santunan minimal Rp5 juta/KK, sehingga bisa membantu meringankan beban masyarakat yang mengalami musibah.
Terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Masyarakat Gampong (DPMPMG) Kabupaten Nagan Raya, Ujang yang dikonfirmasi Waspadaaceh.com, kemarin membenarkan bahwa program santunan kematian sebesar Rp21 juta/KK, yang diperuntukkan bagi masyarakat di kabupaten ini memang belum bisa dilakukan.
Program tersebut katanya, belum bisa dilaksanakan karena saat ini belum ada izin dari Kemendagri terkait penggunaan dana, serta belum ada payung hukum pelaksanaan kegiatan dimaksud.
“Baru-baru ini sudah ada tim dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPKD Nagan Raya bertemu Kemendagri di Jakarta untuk membahas persoalan ini. Tapi seampai sekarang belum ada perkembangannya,” kata Ujang. (b01/ded)
