Sigli (Waspada Aceh) – Sekira 200-an massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Pidie, Kamis (24/9/2020). Mereka menuntut agar pemerintah memperhatikan nasib para petani.
Massa HMI tiba di kantor Bupati Pidie sekira pukul 10:00 WIB. Di tangan mereka, masing-masing memegang poster bertuliskan kata-kata sindiran yang ditujukan untuk pemerintahan Bupati Pidie Roni Ahmad. Baik dalam Bahasa Aceh maupun dalam Bahasa Indonesia. Diantaranya bertuliskan Apam Tho (serabi kering-red).
Di teras kantor bupati, para demonstran melakukan orasi secara bergiliran. Kedatangan rombongan HMI di Kantor Bupati Pidie disambut Sekda Pidie H Idhami, dalam pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Pidie.
Dalam aksinya itu massa HMI meminta dipertemukan dengan Buati Roni Ahmad. Mereka ingin menyampaikan langsung aspirasinya kepada Abusyik, sebutan akrab Buati Roni Ahmad.
Namun berdasarkan keterangan Sekda Pidie H Idhami, bupati tidak berada di kantor. ”Bupati lagi di lapangan,” kata H.Idhami.
Mendengar kabar Bupati Pidie tidak berada di kantor, massa mulai berteriak keras, mereka tetap ngotot agar Bupati Pidie dihadirkan di hadapan mereka. Massa juga mengancam akan menyegel kantor bupati, dan mengancam bermalam di kantor bupati, apabila Bupati Pidie dan Wakil Bupati Pidie tidak hadir di tengah-tengah mereka.
Hingga pukul 14:00 WIB, massa pendemo masih bertahan di teras kantor Buati Pidie.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Pidie, Mahzal Abdullah mengatakan, demo tersebut dilakukan dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional. Kata dia, Kabupaten Pidie sebagai salah satu daerah yang mayoritas penduduknya hidup dari sektor pertanian.
Berkenaan dengan itu, Pemkab Pidie yang dipimpin oleh Bupati Roni Ahmad, bersemboyan Gle Blang, Laot, (gunung, sawah, laut), semboyan ini, kata dia, mestinya memiliki semangat untuk pembangunan di sektor pertanian.
Namun pencapaian selama tiga tahun terakhir, kata Mahzal, kurang memuaskan. Persoalan yang sering dijumpai, diantaranya masalah pupuk, benih unggul, subsidi pupuk dan tentang asuransi tani.
Seharunya, kata dia, pemerintah hadir dalam bentuk regulasi. “Di sini kita juga berbicara tentang ahli fungsi lahan. Sebelumnya Pidie memiliki 29.000 hektare. Kemarin terkonfirmasi setelah Pemkab bersama BPN, itu menjadi 2566 hektare lahan produktif. Artinya di sini terjadi alih fungsi lahan yang sangat signifikan alias masif,” tandasnya.
Sekda Pidie H Idhami dalam kesempatan itu mengatan Bupati Pidie, Roni Ahmad, sedang melakukan kegiatan dinas di salah satu kecamatan. Terkait dengan pertanyaan mahasiswa terhadap berapa jumlah anggaran yang dikelola oleh Dinas Pertanian, Sekda mengatakan sekitar Rp7 miliar lebih. (b06).
