Tapaktuan (Waspada Aceh) – Bupati Aceh Selatan Tgk Amran bersama Kapolres Aceh Selatan AKBP Nova Suryandaru melaksanakan audiensi dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Reynhard Silitonga bertempat di Ruang Rapat Saharjo Gedung Dirjen Pemasyarakatan Jakarta Pusat, Jumat (12/5).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas surat permohonan audiensi Bupati Aceh Selatan nomor 180/357 tanggal 4 Mei 2023 lalu yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, untuk menyampaikan berbagai permasalahan pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tapaktuan, yang telah mengalami kelebihan kapasitas daya tampung dan berada di lokasi padat penduduk, sehingga tidak mungkin lagi dilakukan perluasan.
Hal tersebut di sampaikan Bupati Aceh Selatan melalui Kabag Prokopim Setdakab Deka Harwinta Zianur. Dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan Heni Yuwono, Kabag Program dan Pelaporan Ditjen Pemasyarakatan, Dimas Krisna Setiawan.
Kemudian, Kabag Program dan Humas Kanwil Kemenkumham Aceh Mahyadi dan Kepala Rutan Kelas IIB Tapaktuan Sofyan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan memaparkan kondisi terkini Rutan Kelas IIB Tapaktuan yang telah mengalami “overcrowded” atau penuh sesak, melebihi kapasitas.
Dengan daya tampung yang seharusnya hanya 70 penghuni, kini telah dihuni 181 warga binaan yang menempati 13 kamar, terdiri dari 10 kamar kecil dan 3 kamar besar.
Pada kesempatan ini pula, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menyampaikan usulan agar dapat dibangun Rutan baru pada lokasi lama bangunan Rutan di Kecamatan Pasie Raja, yang mengalami kerusakan akibat konflik aceh.
Pembangunan gedung baru ini nantinya akan memudahkan untuk melakukan pembinaan kepada para warga binaan, baik berupa keterampilan, pelatihan dan lainnya. Hal tersebut ditanggapi secara positif oleh Dirjen Pemasyarakatan, Kemenkumham RI.
Terkait hal tersebut data yang dipaparkan, saat pertemuan, antara lain luas bangunan Rutan saat ini, serta jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan, Dengan demikian pihak Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan bahwa bangunan Rutan saat ini memang sudah tidak layak.
Secara khusus Dirjen Pemasyarakatan mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang segera mengambil tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan agar dapat tersedia bangunan Rutan yang representatif dan layak di Aceh Selatan, salah satunya melalui inisiatif menyurati Bapak Menteri Hukum dan HAM RI.
Bupati Amran juga menyampaikan bahwa Dirjen Pemasyarakatan telah memerintahkan pihak Kanwil Kemenkumham Aceh untuk segera mempersiapkan dokumen kelayakan bangunan.
“Alhamdulillah, terima kasih atas dukungan unsur Forkopimda Aceh Selatan, khususnya Bapak Kapolres yang berkenan hadir pada kesempatan ini, juga pihak Kanwil Kemenkumham Aceh dan Kalapas Tapaktuan, serta seluruh pihak terkait.”
“Mohon doa dan dukungan dari kita semua, kiranya mulai Tahun Anggaran 2024, secara bertahap sudah dapat dianggarkan pembangunan Rutan yang lebih layak melalui APBN.”
“Bapak Dirjen telah memerintahkan agar pihak Kanwil Kemenkumham Aceh segera mempersiapkan data-data dukung yang diperlukan, agar pembangunan Rutan dapat segera terlaksana,” tutup Bupati Amran. (*)
