Membangun sebuah daerah kabupaten, provinsi atau pembangunan nasional, tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah semata. Tapi juga harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), terkhusus keterlibatan sektor swasta.
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, ketika membuka secara resmi Musyawarah Rencana Pembangunan 2019, Rabu (10/4/2019) di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, mengingatkan agar memacu pembangunan dengan menyertakan semua sumber daya yang ada.
Musrenbang itu sendiri dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintan Aceh (RKPA) untuk tahun 2020 dengan tema “Memacu Pertumbuhan yang Berkelanjutan, Peningkatan Daya Saing SDM dan Infrastruktur yang Terintegrasi”.
Dalam sambutannya, Nova meminta kepada seluruh level pemerintahan, dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk mencurahkan ide dan usulan program strategis, agar nantinya dapat berlanjut pada penyusunan APBA tahun 2020 yang tepat waktu dan berkualitas.
“Pertemuan ini merupakan titik penentu, mau kemana Aceh di tahun depan dan seterusnya hingga akhir RPJM kita di tahun 2022,” ujar Nova.
Dalam kesempatan itu juga Nova berharap Musrenbang tak hanya formalitas. Musrenbang akan disusul dengan pembahasan Rencana Kerja SKPA, terutama berkaitan dengan sinkronisasi RPJM Aceh terhadap program-program di tingkat kabupaten/kota.
Perihal kondisi ekonomi Aceh, Nova menerangkan, beberapa perkembangan indikator makro pertumbuhan Aceh menunjukkan tren yang positif, namun belum signifikan.
Pada tahun 2018, kata dia, pertumbuhan ekonomi Aceh sebesar 4,61 persen. Capaian itu masih di bawah rata-rata nasional. Sementara angka kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan 15,6 persen dan 6,36 persen.
“Angka kemiskinan memang turun, tapi jika provinsi lainnya di Sumatera ikut turun, sehingga kita masih yang paling tinggi,” ujar Nova.
Demikian juga dengan ketimpangan pendapatan antar individu, yang diukur dengan Indeks Gini Rasio. Nova mengatakan, angka IGR semakin kecil, mencapai 0,31. Selanjutnya, untuk IPM (Indeks Pembangunan Manusia) capaiannya semakin tinggi, yakni 70,6.
Menurut Nova, angka-angka inilah yang harus menjadi basis pembahasan terkait strategi penganggaran Aceh ke depan. Dia menyadari, ada sejumlah persoalan ekonomi yang masih membekap Aceh hingga kini. Pertama, tingginya ketergantungan ekonomi Aceh pada belanja pemerintah.
“Kita tak punya alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan. Kita tergantung pada APBN, APBA dan APBK kabupaten/kota,” keluhnya.
Sementara defisit perdagangan antar daerah masih begitu tinggi. Banyak sekali komoditas yang dipasok dari luar, khususnya dari provinsi tetangga.
Nova juga menyoroti investasi swasta masih terbatas. Dalam beberapa kesempatan dia kerap mengkritisi dan meminta kepada pengusaha untuk berbenah, mendampingi pemerintah dan melakukan investasi.
“Swasta menjadi perhatian saya, dan Kadin sebagai ‘payung’ nya serta LPJK di bidang jasa, harus benar-benar hadir memberi kontribusi yang terbaik bagi pemerintah,” ujarnya.
Karenanya, dalam Musrenbang kali ini pihaknya sengaja mengundang narasumber dari kalangan swasta. Seorang putra Aceh yang kini menjabat sebagai dewan komisaris Morgan Bank di Amerika Serikat, sekaligus penasihat khusus Gubernur Aceh bidang Ekonomi, yaitu Adnan Ganto.
Nova mengatakan, tren masa kini identik dengan private sector. Dia memandang, tidak ada negara yang maju hanya dari kontribusi pemerintahnya saja. “Negara maju itu dibangun oleh entrepreneurship yang kuat,” tegasnya.
Dengan mendongkrak sektor swasta, Nova berharap, ada peningkatan jumlah pengusaha di Aceh. Target itu semula pernah muncul saat digalakkan Kongres Saudagar Aceh pada 2007 silam. Saat itu ada proyeksi untuk mencetak 1000 saudagar dalam satu tahun.
“Tidak ada salahnya jika semangat itu dibangkitkan kembali,” kata Nova.
Dalam kegiatan Musrenbang 2019 ini, turut hadir sejumlah anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh. Sementara dari pihak Mendagri diwakili oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Khudori, yang juga mengisi materi bersama Adnan Ganto.
Selain itu juga hadir perwakilan Kepala Bappenas dari Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Taufik Hanafi, Menteri PUPR yang diwakili oleh Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur, Irwan Nurwanto, pimpian DPRA, jajaran Forkopimda, Pangdam IM, Kapolda Aceh, kepala lembaga istimewa Aceh, Rektor dari berbagai perguruan tinggi di Aceh, SKPA dan bupati serta walikota dari seluruh Aceh. (adv)
