Tapaktuan (Waspada Aceh) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Selatan, menggelar forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) tahun 2021, Kamis (14/4/2020).
Musrenbang RKPK yang berlangsung di Aula Gedung Bappeda Aceh Selatan, Jalan Teuku Ben Mahmud Tapaktuan itu, dibuka Plt Bupati Aceh Selatan Tgk Amran. Musrenbang ini bertemakan, “Mengembangkan industri pengolahan produk unggulan pertanian, didukung oleh peningkatan kualitas daya saing SDM dan pembangunan infrastruktr yang terintegrasi untuk percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang berkualitas”.
Plt Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran, melalui Kepala Beppeda Aceh Selatan, Masrizal, mengatakan, dalam Musrenbang tersebut tetap memperhatikan anjuran Pemerintah Provinsi Aceh dengan tetap menjaga jarak dan melakukan upaya tatap muka minimal.
Pelaksanaan Musrenbang RKPK Ta 2021 sebelumnya direncanakan pada tanggal 26 Maret 2020. Namun, terjadi pergeseran ke hari ini karena perkembangan pandemi COVID-19 yang mengharuskan menunda beberapa kegiatan.
“Kita harap dalam Musrenbang muncul beberapa prioritas pembangunan daerah pada masing-masing kecamatan, baik yang akan dilaksanakan sendiri oleh gampong melalui APBG atau swadaya masyarakat maupun pemerintah kabupaten melalui APBK hingga pembiayaan APBN,” katanya.
Dalam Musrenbang kali ini ada hal yang istimewa, yakni Plt Bupati Aceh Selatan mengundang khusus keterwakilan perempuan kepala keluarga miskin dan penyandang cacat (difabel).
“Hal ini menandakan bahwa pemerintah kita Aceh Selatan sangat menaruh perhatian terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan penyandang cacat. Kami harapkan, dalam desk apapun wakil kelompok masyarakat ini berada, tolong prioritaskan aspirasi mereka,” harapnya.
Seluruh SKPD dan stakeholder, diharapkan dapat melakukan musyawarah dan mufakat untuk mengintegrasikan prioritas pembangunan gampong dengan pembangunan daerah agar singkron dan sinergi dalam mewujudkan visi daerah yakni “Terwujudnya Aceh Selatan yang berkeadilan secara sosial dan ekonomi.” (Faisal)
