Aceh Utara (Waspada Aceh) – Bekas dampak banjir masih tertinggal di permukaan jalan sejumlah ruas di Aceh Utara, Provinsi Aceh. Banyak lubang sulit terlihat ketika malam tiba, sehingga pengendara berisiko tergelincir atau mengalami kecelakaan.
Kini, cahaya mulai hadir di sepanjang jalan nasional, berkat pemasangan Lampu Penerangan Tenaga Surya (PTS) yang dibiayai dari dana Transfer ke Daerah (TKD) Provinsi Aceh.
Penerangan ini menjadi salah satu bentuk nyata pemanfaatan dana pemulihan pascabencana untuk meningkatkan keselamatan warga di enam kecamatan.
“Kami merasakan langsung manfaat hadirnya lampu tenaga surya. Banyak warga, terutama pedagang dan pengendara, sudah mulai beraktivitas sejak subuh, ketika cahaya matahari belum cukup menerangi jalan,” kata Azhar Saputra, warga setempat.
“Penerangan ini juga membantu aktivitas masyarakat sekitar, baik pedagang maupun pengendara. Apalagi di wilayah ini, masyarakat sudah mulai beraktivitas sejak subuh,” lanjut Azhar, pertengahan November 2026.
Ia menilai lampu tenaga surya sangat efektif dan efisien, ramah lingkungan, serta tidak membebani masyarakat dengan biaya operasional. Lampu akan menyala otomatis menjelang malam dan padam menjelang pagi. Bagi Azhar, penerangan bukan sekadar cahaya, melainkan jaminan awal bagi keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Ia berharap penerangan juga dapat menjangkau jalan‑jalan di pelosok desa, bukan hanya di jalan utama.
Jalan Lebih Aman dan Nyaman
Wildan Nahar, warga Desa Meunasah Baro, Kecamatan Muara Batu, menyampaikan perubahan yang paling dirasakan adalah kemampuan pengendara melihat kondisi permukaan jalan. Banyak lubang yang masih tersisa pascabanjir, dan tanpa cahaya, lubang‑lubang itu menjadi jebakan bagi pengendara malam.
“Apalagi kondisi jalan sekarang masih banyak yang berlubang. Dengan penerangan yang lebih baik, pengguna jalan bisa melihat lubang dan menghindarinya,” kata Wildan.
Ia menyebut perubahan penerangan sangat signifikan dibandingkan sebelum lampu dipasang. Masyarakat merasa senang, lebih aman, nyaman dan mengapresiasi upaya pemerintah. Harapan warga sederhana: lampu tetap berfungsi dengan baik, dan sepanjang jalan nasional nantinya dapat memiliki penerangan yang memadai.
Pemerintah Provinsi Aceh mengalokasikan tujuh paket pemasangan Lampu Penerangan Tenaga Surya di Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas ESDM. Lokasi tersebar di enam kecamatan: Dewantara, Muara Batu, Samudera, Sawang, Syamtalira Aron, dan Tanah Jambo Aye.
Enam paket masing‑masing memiliki pagu Rp1.887.630.925, sedangkan satu paket lainnya bernilai Rp935.083.600. Total pagu ketujuh paket mencapai Rp12.260.869.150 atau sekitar Rp12,26 miliar, yang bersumber dari dana Transfer ke Daerah (TKD) Provinsi Aceh tahun anggaran 2026.
Keselamatan Pengguna Jalan Menjadi Prioritas
Bupati Aceh Utara, H. Ismail A Jalil (Ayahwa), menegaskan lampu jalan bukan sekadar fasilitas penerangan, melainkan upaya menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas.
“Lampu bukan sekadar penerangan jalan, tapi juga memastikan pengguna jalan nyaman. Mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan manfaat positif lainnya,” ujarnya.
Ayahwa mengakui Aceh Utara masih membutuhkan waktu panjang untuk pulih dari dampak banjir. Karena itu, pemerintah kabupaten terus berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian untuk memperoleh dukungan pembangunan.
“Dari sisi bencana kita paling parah. Butuh waktu pemulihan agar kembali normal. Karena itu, kita datangi berkali‑kali lintas kementerian, alhamdulillah sudah mulai berhasil,” katanya.
Pemasangan lampu tenaga surya di Aceh Utara sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Renduk PRRP yang diatur dalam Keputusan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini menjadi pedoman pemulihan selama 2026–2028 di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pascabencana hidrometeorologi pada akhir 2025.
Dalam Renduk PRRP, pemulihan tidak hanya berfokus pada hunian, tetapi juga infrastruktur jalan, jaringan energi, sistem air, layanan dasar, serta pemulihan sosial‑ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang lebih aman dan terang menjadi bagian penting agar warga dapat kembali beraktivitas, berdagang, dan menjalankan kehidupan sehari‑hari dengan rasa aman. Penataan infrastruktur juga diarahkan agar wilayah terdampak menjadi lebih tahan terhadap risiko bencana di masa depan.
TKD Harus Digunakan untuk Penanganan Bencana
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemerintah daerah wajib memanfaatkan dana Transfer ke Daerah (TKD) dan pendapatan asli daerah untuk mempercepat pemulihan pascabencana.
Ia mengingatkan dana TKD tambahan diarahkan khusus untuk penanganan bencana dan mitigasi, contohnya penyiapan tenda, perbaikan jalan rawan longsor, pembersihan sungai, dan pemulihan infrastruktur pendukung kehidupan warga.
“Kalau digunakan untuk kepentingan lain di luar penanganan bencana, seharusnya tidak,” katanya.
Berdasarkan data per 16 Oktober 2026, Pemerintah Provinsi Aceh menerima TKD Tambahan Rp824,82 miliar, sedangkan Kabupaten Aceh Utara menerima Rp33,44 miliar. Seluruh dana tersebut telah masuk ke rekening kas umum daerah. Tito juga menyatakan akan memeriksa daerah dengan realisasi anggaran di bawah 10 persen, dan memberikan teguran apabila penggunaan dana menyimpang dari arahan penanganan bencana.
Lampu tenaga surya yang mulai menyala di ruas‑ruas jalan Aceh Utara tidak langsung menghapus semua lubang di jalan, tetapi memberikan kesempatan kepada pengendara melihat bahaya di depan mereka. Bagi pedagang, petani, dan warga yang harus berangkat sejak subuh, cahaya itu adalah tanda bahwa dukungan pemulihan mulai terasa di lapangan. Membuat mereka merasa lebih aman dan nyaman. (*)



