Medan — Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatera Utara mencatat sejak Januari-Agustus tahun ini (2019), sedikitnya 5.000 orang terinfeksi DBD (demam berdarah dengue). Dari jumlah itu, 30 orang diantaranya telah meninggal dunia.
Kadis Kesehatan Sumut, dr.Alwi Mujahit Hasibuan, didampingi Kepala Seksi Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular (P2P) dr.Yulia Maryani mengatakan, masyarakat perlu mewaspadai penyebaran penyakit yang dapat mematikan ini.
“Tepatnya 5.723 orang terinfeksi. Jumlah ini terdiri dari 2.998 laki-laki dan 2.725 orang perempuan,” kata dr. Yulia, Sabtu (2/11/2019).
Yulia menjelaskan, untuk penderita usia di bawah 1 tahun terdapat 94 orang dengan 3 diantaranya meninggal. Kemudian untuk usia 1-4 tahun ada sebanyak 419 orang dengan 3 diantaranya juga meninggal dunia.
Selanjutnya, pada usia 5-14 tahun, terdapat 2.177 penderita dengan 11 diantaranya meninggal. Berikutnya pada usia 15-44 tahun, ada 2.429 penderita yang juga 11 diantaranya meninggal.
“Sedangkan untuk kategori usia di atas 44 tahun, terdapat 604 orang penderita, namun tidak ada yang meninggal,” jelasnya.
Yulia menerangkan, dari kasus DBD ini, jumlah terbesar penderitanya terdapat di Kota Medan, Deliserdang dan juga Asahan.
Untuk di Kota Medan tercatat, penderitanya ditemukan sebanyak 839 orang dengan 6 diantaranya meninggal, Kabupten Deliserdang ada 1.056 penderita dengan 1 diantaranya meninggal dan Asahan sebanyak 496 penderita dengan 4 diantaranya meninggal dunia.
“Untuk beberapa daerah seperti Deliserdang dan Asahan yang angkanya tinggi, karena upaya pencegahan terhadap DBD masih kurang. Seperti gerakan satu rumah satu juru pemantau jentik (Jumantik) belum berjalan. Selain itu adanya persepsi yang keliru dalam masyarakat bahwa penyelesaian DBD hanya dengan fogging dan penyebarannya hanya pada kawasan berpenduduk padat,” terangnya.
Untuk itu, Yulia mengaku, sampai saat ini pihaknya terus mendorong program Jumantik dari rumah ke rumah. Di samping itu, Dinkes Sumut juga terus menyebarkan informasi waspada DBD terhadap lintas program dan lintas sektor serta stakeholder daerah.
“Survey faktor risiko DBD juga terus dilakukan di beberapa kabupaten/kota dengan tujuan mengetahui faktor risiko yang ada di daerah,” ujarnya.
Tak hanya itu, lanjut dia, pertemuan tatalaksana kasus DBD di beberapa kabupaten/kota dengan tujuan penegasan kembali bagi petugas pelayanan kesehatan tentang SOP tatalaksana kasus DBD juga disesuaikan dengan Peraturan Kementerian Kesehatan.
“Kita juga mengkoordinasikan gerakan satu rumah satu Jumantik (G1R1J) di beberapa kabupaten/kota, dengan tujuan terbentuknya SK Jumantik tingkat daerah. Begitu juga melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap kasus yang ditemukan, serta pendistribusi logistik DBD,” tegasnya.(sulaiman achmad)
