Banda Aceh (Waspada Aceh) – Tidak teken surat pernyataan dukungan terhadap salah satu Calon Presiden (Capres), nama Musanif yang menjabat Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh, raib (hilang) dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPR RI.
Dalam surat pernyataan tersebut ada lima poin yang harus disetujui dan ditandatangani. Salah satu poin yang mencolok adalah diharuskan mendukung sepenuhnya keputusan rapat pimpinan nasional V PPP yang diselenggarakan pada tanggal 23-25 April 2023 di Yogyakarta.
Hasil rapat tersebut mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2024. Namun surat itu tidak ditandatangani oleh Musannif.
Alasan dia tidak mau menandatangani karena menurutnya PPP lebih baik fokus terhadap pemenang pemilu. Tidak usah mencampur adukkan dengan yang lain.
Lebih-lebih kata Musannif, waktunya untuk meraih suara pada Pemilu 2024 sangat singkat.
“Tidak perlu kita sibuk dengan urusan Capres. Karena sebenarnya partai yang mengusungkan Capres pun tidak butuh juga kepada PPP saya liat,” sebutnya.
Dengan alasan itulah, dia tidak mau menandatangani, sehingga dirinya dianggap tidak tegak lurus dengan partai dalam urusan Capres.
“Jadi atas dasar itu, mereka menyatakan bahwa saya tidak tegak lurus terhadap keputusan partai. Saya disuruh meneken satu surat yang di dalam surat itu, ada beberapa poin yang saya tidak bersedia menandatangani,” tegasnya.
Gara-gara hal tersebut, lanjut Musannif, dia dihukum dengan menghilangkan namanya dalam DCS. Padahal satu bulan sebelum pengumuman DCS dia sendiri sudah menerima penugasan sebagai Bacaleg DPR RI dari Partai PPP.
“Saya mendapati kabar bahwa nama saya dicoret dikarenakan saya tidak mau menandatangani surat yang diajukan kepada saya tentang dukungan pencalonan Capres yang diusung oleh PPP,” sebutnya.
Sebagai anggota partai, Musannif merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Karena menurutnya, ruang musyawaran dan diskusi di alam demokrasi yang sangat dijunjung oleh bangsa ini tidak dia dapatkan.
Seharusnya, kata Musannif, perbedaan prinsip dan cara pandang dalam partai bisa dibicarakan dengan baik dan tidak membunuh karakter siapa pun sebagai ansggota di dalam PPP.
“Seharusnya pimpinan PPP bersikap lebih bijak dalam menyikapi perbedaan, yang pasti ada dalam setiap organisasi,” tutupnya. (*)
