Banda Aceh (Waspada Aceh) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Perwakilan Aceh memberikan santunan kepada ahli waris almarhum Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Aceh Kamaruddin Abubakar (Abu Razak), yang berlangsung di ruang rapat Sekda Aceh, Kamis (8/5/2025).
Santunan diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Aceh, Ferina Burhan, yang turut didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, I Nyoman Suarjaya. Penyerahan tersebut disaksikan oleh Plt Sekda Aceh, M. Nasir.
Adapun total santunan yang diterima oleh ahli waris, Nayla Nazifa (anak pertama almarhum) terdiri dari Jaminan Kematian sebesar Rp42 juta, Jaminan Hari Tua sebesar Rp1.552.490, dan beasiswa pendidikan untuk dua orang anak senilai Rp132 juta.
Plt Sekda Aceh, M. Nasir, menyampaikan apresiasi atas respons cepat dan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial kepada tenaga kerja dan keluarga yang ditinggalkan.
“Kami sangat mengapresiasi respons cepat BPJS Ketenagakerjaan, karena sebelum di KONI, kita sudah banyak memberikan santunan. Dan, saya selalu terkejut setiap menerima telpon dari BPJS, responsnya selalu cepat,” ujar Plt Sekda.
Sebagaimana diketahui. Kamaruddin Abubakar meninggal saat menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci Mekah, pada Rabu (19/3/2025).
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Perwakilan Aceh Ferina Burhan, mengapresiasi kerjasama yang terjalin baik antara lembaganya dengan Pemerintah Aceh. Ferina mengakui, keberadaan Program Jaminan Kesehatan Aceh sangat mendukung kerja-kerja BPJS Ketenagakerjaan.
Pada kesempatan tersebut, Ferina juga menjelaskan kepada Plt Sekda Aceh, bahwa BPJS Ketenagakerjaan Aceh merekomendasikan Pemerintah Aceh sebagai penerima Paritrana Award 2025.
“Pak sekda, kami telah merekomendasikan agar Pemerintah Aceh menjadi salah satu penerima Paritrana Award 2025. Kami berharap pak Sekda dapat hadir mendampingi pak gubernur, saat kegiatan ini berlangsung,” ujar Ferina.
Untuk diketahui bersama, paritrana Award merupakan penghargaan tahunan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan BPJS Ketenagakerjaan, kepada pemerintah tingkat provinsi dan labupaten/kota serta para pelaku usaha, yang dinilai berhasil memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan. (*)
