Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pemerintah Aceh mulai mendorong perubahan arah pembangunan ekonomi, dari ketergantungan pada penjualan komoditas mentah menuju hilirisasi dan industrialisasi.
Langkah itu dinilai penting agar kekayaan sumber daya alam Aceh tidak hanya menghasilkan bahan baku, tetapi juga menciptakan nilai tambah, lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Hal tersebut disampaikan Plt Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, dalam Aceh Economic Development Forum (AEDF) 2026 yang digelar PT Pembangunan Aceh (PEMA) Perseroda di Hermes Hotel Banda Aceh, Selasa (6/10/2026).
AEDF 2026 mengusung tema “Accelerating Investment and New Industrial Era in Aceh”.
Taufik mengatakan Aceh memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, kelautan, energi hingga pariwisata. Namun, potensi tersebut harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
“Jangan sampai sumber daya Aceh keluar dalam bentuk bahan mentah, sementara nilai tambah dan lapangan kerja tercipta di daerah lain,” kata Taufik.
Menurutnya, komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, energi dan sumber daya lainnya harus semakin banyak diolah di Aceh. Dengan demikian, rantai nilai dari berbagai komoditas tersebut dapat dinikmati lebih besar oleh masyarakat dan pemerintah daerah.
Ia berharap AEDF 2026 tidak berhenti sebagai forum pertukaran gagasan, tetapi menghasilkan peta jalan pembangunan investasi yang konkret.
Roadmap tersebut, kata dia, perlu mencakup peluang investasi, kepastian regulasi, kemudahan perizinan, kesiapan infrastruktur serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, perbankan dan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Utama PT PEMA Perseroda, Faisal Ilyas, mengatakan Aceh memiliki sumber daya yang besar, namun sebagian besar belum memberikan nilai tambah secara maksimal bagi daerah.
“Kita punya laut yang luas, namun nilai tambah laut kita dinikmati orang luar Aceh. Kita memiliki komoditas pertanian dan perkebunan, tetapi yang kita jual barang mentah,” ujar Faisal.
Menurutnya, tantangan utama Aceh saat ini adalah bagaimana mengubah potensi sumber daya tersebut menjadi kekuatan ekonomi melalui investasi dan industrialisasi.
“Lewat forum ini kita akan membuat roadmap apa yang akan kita lakukan 10 hingga 20 tahun ke depan,” katanya.
Faisal menyebut PEMA memiliki tanggung jawab sebagai salah satu instrumen ekonomi daerah. Secara akumulatif, PEMA telah menyetorkan dividen sebesar Rp128 miliar kepada Pemerintah Aceh.
Ke depan, PEMA menargetkan peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh, terutama di tengah kondisi fiskal daerah dan adanya pengurangan transfer dari pemerintah pusat.
6 Kerja Sama
AEDF 2026 juga menjadi momentum penandatanganan sejumlah kerja sama investasi dan pengembangan industri.
Kerja sama pertama dilakukan dengan Tigallapan Investama melalui joint study potensi pengembangan energi terbarukan.
Selanjutnya, kerja sama strategis dilakukan dengan Kedah Agro Ausin Berhad yang mencakup pengembangan agroindustri, perdagangan, agrowisata, logistik, teknologi, peternakan dan sumber daya manusia.
PEMA juga menjalin kerja sama dengan Citaglobal melalui joint study potensi pengembangan energi dan bahan bakar berkelanjutan.
Kerja sama berikutnya dilakukan dengan PT Banda Sentra Nasional (BSNS) untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Aceh.
Sementara dengan PT Indo Surya Galvalume (ISG), dilakukan penandatanganan MoU sekaligus soft launching pabrik baja ringan. Kerja sama tersebut juga mencakup MoU dan soft launching tenant hebel serta bata precast.
Rangkaian kerja sama itu diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong Aceh memasuki era industrialisasi baru, dengan mengoptimalkan sumber daya daerah dan menarik investasi yang mampu menciptakan nilai tambah di Aceh.
Dengan demikian, Aceh tidak lagi hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah, tetapi mampu membangun industri pengolahan yang memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat dan daerah. (*)
