Banda Aceh (Waspada Aceh) – Ketua Umum HMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala, Rivaldi, menilai rencana pengadaan mobil dinas Badan Reintegrasi Aceh (BRA) senilai sekitar Rp20 miliar tidak tepat dilakukan saat Aceh masih menghadapi dampak bencana.
“Di saat rakyat Aceh masih bertahan hidup dengan bantuan seadanya, pejabat justru merancang pengadaan mobil dinas bernilai puluhan miliar. Ini jelas menunjukkan ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat,” ujar Rivaldi, Senin (26/1/2026).
Rivaldi menekankan, anggaran sebesar itu seharusnya dialihkan untuk pemulihan korban bencana, termasuk rehabilitasi rumah, bantuan ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Ia menyebut, pengadaan mobil dinas dalam skala tersebut di tengah duka masyarakat adalah “tamparan keras bagi nurani publik”.
Ia juga menyoroti waktu kebijakan tersebut yang muncul menjelang bulan suci Ramadan, saat kebutuhan masyarakat meningkat. Alih-alih memberikan perhatian ekstra, pemerintah justru menunjukkan jarak dengan masyarakat yang tengah menderita.
“Jika pengadaan ini tetap dilaksanakan, pemerintah kehilangan rasa malu. Negara gagal hadir di saat rakyat paling membutuhkan,” lanjut Rivaldi.
Sementara itu, upaya konfirmasi terhadap Kepala BRA terkait rencana pengadaan mobil dinas ini telah dilakukan. Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak BRA belum memberikan respons resmi. (*)
