Banda Aceh (Waspada Aceh) – Anggota Komisi III DPRA, Salmawati, atau yang akrab disapa Bunda Salma, mengapresiasi sikap Presiden RI Prabowo Subianto yang telah memutuskan empat pulau sengketa masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh.
Keempat pulau tersebut yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, sebelumnya sempat diklaim masuk wilayah Sumatera Utara, sebelum akhirnya diputuskan menjadi bagian sah dari Aceh.
Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Negara, Selasa (17/6/2025), usai rapat terbatas yang dihadiri Presiden Prabowo, Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem), dan Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Bunda Salma menyebut keputusan Presiden sebagai bentuk keberanian politik yang langka dalam menyelesaikan persoalan wilayah dan mempertahankan keutuhan daerah otonomi khusus seperti Aceh.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah mengambil langkah tegas, serta kepada Gubernur Aceh Mualem yang menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga martabat Aceh,” ujar Bunda Salma dalam keterangannya kepada Waspada Aceh, Rabu (18/6/2025).
Menurut Bunda, perjuangan mempertahankan keempat pulau tersebut bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut sejarah, kehormatan, dan identitas Aceh.
Ia menegaskan Mualem adalah sosok pemimpin yang berani bersuara untuk kepentingan rakyat Aceh, bukan hanya lantang di mimbar lokal, tetapi juga berani di meja nasional.
“Ini bukti Aceh masih punya pemimpin yang tidak bisa ditekan dan tidak bisa dibeli,” kata politisi perempuan asal Aceh Utara tersebut.
Bunda Salma juga menyoroti peran penting para wakil rakyat Aceh di DPR dan DPD RI, yang disebutnya sebagai garda marwah Aceh dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat.
Ia menyebut nama-nama seperti Azhari Cagee, Darwati Agani, H. Sudirman, Irmawan, Ruslan M. Daud, Ilham Pangestu, dan T.A. Khalid sebagai tokoh-tokoh yang layak diapresiasi karena konsisten membela kepentingan Aceh.
Dalam keterangannya, Bunda turut mengeritik langkah Kemendagri yang sebelumnya dinilai gegabah menetapkan pulau tersebut sebagai wilayah Sumatera Utara berdasarkan data sepihak tahun 2009.
“Kemendagri tidak boleh bekerja hanya berdasarkan dokumen lama. Aceh ini punya kekhususan dan sejarah panjang yang harus dihormati,” ujarnya.
Bunda Salma mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak lengah dan tetap satu komando di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh.
“Kita jangan larut dalam euforia. Perjuangan belum selesai. Kita harus jaga wilayah ini bersama, tanpa perpecahan, tanpa tafsir liar, dan tanpa kepentingan kelompok,” jelasnya. (*)
