Banda Aceh (Waspada Aceh) – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 kembali menjadi sorotan. Ribuan jemaah dilaporkan harus berjalan kaki dari Muzdalifah menuju Mina akibat minimnya armada bus dan kemacetan parah di jalur pengangkutan.
Tak hanya itu, sejumlah jemaah juga dilaporkan terlantar di Mina karena keterbatasan tenda dan fasilitas akomodasi.
Anggota Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI, Muslim Ayub, menyampaikan keprihatinannya atas berbagai kendala yang dialami jemaah haji Indonesia, mulai dari fase Arafah, Muzdalifah, hingga Mina.
“Kondisinya sangat jauh dari ideal. Saya melihat sendiri video ibu-ibu lansia yang terlantar di Arafah karena tidak ada tenda yang memadai. Ini sungguh memprihatinkan,” ujar Muslim Ayub dalam pernyataan di media sosial yang dikutip waspadaaceh.com, Sabtu (7/6/2025).
Menurut Muslim, hingga malam hari pada 10 Zulhijah, sejumlah jemaah dari sektor 903 dan sektor 98 masih belum berhasil dipindahkan dari Muzdalifah ke Mina. Ia menilai persoalan utama terletak pada ketidaksesuaian jumlah armada transportasi dengan jumlah jemaah yang harus diangkut.
“Kuota kloter sudah ditentukan, tetapi kendaraan yang disiapkan tidak mencukupi. Akibatnya banyak jemaah terpaksa berjalan kaki dalam kondisi lelah dan kepanasan,” jelasnya.
Sayangnya, sesampainya di Mina, para jemaah kembali menghadapi persoalan lain.
Tenda-tenda yang tersedia tidak cukup menampung seluruh jemaah. Beberapa dari mereka bahkan terpaksa beristirahat di trotoar, pinggir jalan, hingga tempat terbuka lainnya.
Muslim Ayub menegaskan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Agama (Kemenag), perlu melakukan evaluasi serius terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
Ia mengkritik langkah Kemenag yang dianggap terlalu ringan menyampaikan bahwa situasi sudah terkendali, sementara fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.
“Jangan hanya klarifikasi yang baik-baik saja. Kemenag menyatakan pukul 09.00 semua jemaah telah digerakkan ke Mina, padahal kenyataannya sebagian besar jalan kaki karena tidak ada bus. Ini tidak bisa dibenarkan,” tegasnya.
Terkait skema layanan multi-syarikah yang digunakan tahun ini, Muslim menilai konsep tersebut hanya bisa dijalankan dengan benar apabila diterapkan berdasarkan embarkasi, bukan per kloter.
Ia pun menyampaikan tiga syarikah yang ia anggap layak digunakan pada penyelenggaraan haji tahun berikutnya, yaitu BTG Bait Al Guest, RKN Rakeen Masyariq, dan RWF Rafa Mina. Di luar itu, ia menyarankan agar pemerintah tidak lagi bekerja sama jika tidak ingin permasalahan yang sama kembali terulang.
“Kalau tetap memaksakan syarikah-syarikah lain yang tidak siap, ya silakan kalau mau ambyar lagi,” ujarnya.
Muslim berharap pemerintah dan DPR dapat melakukan evaluasi menyeluruh, tidak sekadar menyampaikan rasa prihatin.
Tujuannya agar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia di masa mendatang benar-benar menjamin kenyamanan dan keselamatan jemaah. (*)
