Sejarah mencatat, rakyat Aceh tidak mudah “ditundukkan,” apalagi dengan cara-cara kekerasan atau militerisme.
——————
Akhirnya Bustami Hamzah, sebelumnya menjabat Sekda Aceh, dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Aceh yang baru untuk menggantikan Achmad Marzuki, Rabu petang ini (13/3/2024) di Jakarta.
Sebenarnya Bustami Hamzah sudah lama ditunggu rakyat Aceh untuk menduduki posisi orang pertama di pemerintahan Aceh tersebut. Tapi sayangnya kala itu, pusat masih menginginkan Achmad Marzuki yang mantan Pangdam Iskandar Muda, untuk memimpin Aceh. Meski kalangan legislatif ada yang menilainya sebagai minim prestasi.
Berbeda dengan Bustami, selain putra daerah, mantan Sekda Aceh dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) ini dinilai cukup humanis dan bijaksana sebagai pemimpin. Bustami juga dinilai pandai merangkul semua stakeholder untuk membangun Aceh dengan menciptakan iklim kerja yang lebih kondusif.
Sikap positif Bustami, dia tidak pernah menyimpan dendam. Bustami yang humble (rendah hati), lebih mengagungkan kebersamaan dan kedamaian demi mempertahankan “Aceh yang bermartabat.” Tentu sikap ini berbeda dengan pemimpin sebelumnya.
“Bustami selama ini dikenal lebih mengutamakan kebersamaan dan kondusifitas dalam membangun Aceh. Memang semestinya seorang pemimpin di Aceh ini menebar kedamaian, bukan sebaliknya menebar ‘teror’ dengan narasi-narasi konflik,” kata seorang wartawan senior di Aceh, yang pernah melalui masa-masa konflik bersenjata di Aceh.
Sejarah mencatat, rakyat Aceh tidak mudah “ditundukkan,” apalagi dengan cara-cara kekerasan atau militerisme. Lihat saja bagaimana Belanda selama ratusan tahun tak mampu menguasai seluruh wilayah provinsi berjuluk Tanah Rencong ini. Begitu juga di masa konflik, bagaimana rakyat Aceh melakukan perlawanan atas ketidak-adilan pusat, meski harus berhadapan dengan senapan mesin, bahkan tank.
Intinya, kepemimpinan gaya militerisme dengan menebar teror bernarasi konflik bersenjata, sudah pasti itu “gaya usang.” Sudah tak laku bagi rakyat Aceh. Apalagi sang pemimpin tidak bersungguh-sungguh membangun Aceh. Sebaliknya ditengarai hanya berburu kepentingan dan keuntungan di negeri syariat ini.
Bahkan seorang anggota DPRA Ali Basrah pernah mengeritik kinerja Pj Gubernur Aceh terdahulu yang kerap bolak-,balik Banda Aceh – Jakarta. “Jadi seharusnya Pak Pj Gubernur lebih sering mengunjungi daerah pedalaman dan daerah kepulauan, seperti Simeulue ini ketimbang ke Jakarta,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRA, Ali Basrah, tahun lalu di Simeulue.
Pemimpin seperti itu, yang hanya mementingkan agendanya sendiri, wajar bila ditolak oleh rakyat Aceh. Hanya segelintir orang, kelompok masyarakat atau pejabat yang mau mendukungnya, itu pun karena ada kepentingan sesaat. Kepentingan ekonomi atau jabatan.
Jadi dengan ditunjuknya putra daerah, Bustami Hamzah sebagai Pj Gubernur, kita berharap ekonomi dan iklim kerja di Aceh akan semakin kondusif. Semua kebijakan pembangunan hanya untuk kepentingan rakyat di daerah, bukan untuk kepentingan oligarki.
Cita-cita itu memang sudah melekat pada diri seorang Bustami Hamzah. Bustami juga dinilai mampu membangun kerjasama dengan semua lembaga dan institusi, seperti dengan legislatif, yudikatif, para ulama, tokoh masyarakat dan stakeholder lainnya yang memiliki peran penting dalam membangun Aceh. Semoga. (*)
