Banda Aceh (Waspada Aceh) – Perempuan di Aceh masih menghadapi banyak tantangan dalam pemenuhan hak mereka dalam pembangunan, baik dari aspek infrastruktur maupun sumber daya manusia.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Flower Aceh, Riswati, dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional (IWD) 2024 yang jatuh pada 8 Maret.
Riswati menyuarakan pentingnya inklusivitas dalam pembangunan, sesuai dengan tema IWD tahun ini, yaitu “Inspire Inclusion”, berarti menginspirasi inklusi. Menurutnya, inklusivitas berarti memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok disabilitas, marginal dan kelompok rentan lainnya, dapat terlibat dan mendapatkan manfaat dari pembangunan.
“Secara fisik, infrastruktur di Aceh sudah luar biasa. Namun bicara inklusi, belum memadai untuk kelompok disabilitas. Misalnya, di jalan raya, tempat khusus disabilitas, atau sarana publik. Sekolah atau kampus juga harusnya inklusif,” ujarnya kepada Waspadaaceh.com, Jumat (8/3/2024).
Dia menambahkan, saat ini partisipasi kepemimpinan perempuan di ranah publik sudah mulai meningkat. Dia mengapresiasi perjuangan beberapa tokoh perempuan akar rumput di Aceh, seperti tuha peut, penyelenggara pemilu, atau aktivis sosial. “Mereka sudah mendapat kepercayaan untuk menjalankan kegiatan profesional di tingkat lokal,” katanya.
Namun, data menunjukkan bahwa perempuan yang memimpin atau berada di jabatan penting di berbagai sektor masih belum banyak. Berdasarkan data pileg, keterwakilan perempuan di legislatif naik, tetapi masih rendah, yaitu sekitar 11 persen. Di eksekutif, perempuan yang menjabat jabatan penting juga terbatas. Hal yang sama berlaku untuk keterlibatan perempuan di yudikatif.
Riswati juga mengatakan bahwa anggaran responsif gender yang sudah mulai ada peningkatan, belum tentu berdampak optimal bagi pemberdayaan, pendidikan, pencegahan, dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Ia mengungkapkan bahwa perempuan di Aceh masih mengalami berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, hingga praktik budaya yang merugikan perempuan.
“Proses pemulihan dan pemenuhan hak korban konflik Aceh masih menjadi tantangan. Begitu juga hak-hak dasar dan perlindungan anak korban kekerasan juga harus diperhatikan,” jelasnya.
Dari aspek hukum, Riswati juga mengkritisi penerapan Qanun Jinayah di Aceh, yang menurutnya banyak celah merugikan korban dan belum menjamin perlindungan hak korban.
“Dari sisi aspek hukum, Qanun Jinayah harus segera direvisi mengakomodir minimal tidak bertentangan dengan UU TP-KS, UU Sistem Peradilan Anak, dan UU Perlindungan Anak. Ketiga ini menjadi komponen penting menjadi rujukan pelaksanaan Qanun Jinayah terkait pelecehan dan kekerasan seksual,” tegasnya.
Untuk itu, Riswati mengharapkan pemerintah dapat mengoptimalkan kebijakan pengarusutamaan gender di setiap lintas sektor, serta mengalokasikan anggaran pembangunan yang responsif gender. “Kalau terintegrasi skema PUG, maka perlu dioptimalkan agar bisa berdampak langsung ke perempuan,” ucapnya.
Flower Aceh lembaga yang juga bergerak dalam hal pemberdayaan masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran kritis dan pemberdayaan perempuan di Aceh, salah satunya dengan melakukan pendidikan kritis di akar rumput. Kini sudah ada sebanyak 170 perempuan akar rumput yang merupakan dampingan Flower Aceh.
“Perempuan dewasa, perempuan muda, kami melatih berpikir kritis. Memulai dari diri, memperjuangkan haknya, melakukan aksi,” ungkapnya.
Riswati berharap, momentum IWD ini dapat mengajak perempuan untuk memiliki kesadaran kritis tentang hak mereka, memastikan diri mereka dan orang terdekat mereka bisa berdaya, memastikan kesehatan jiwa dan raganya, dan bisa memberikan dampak positif pemenuhan hak perempuan dan anak di Aceh.
“Konsisten melakukan upaya perubahan, penyadaran untuk memperkuat pemenuhan hak perempuan dan anak,” tututrnya. (*)
