Banda Aceh (Waspada Aceh) – Masuknya beberapa nama ASN (aparatur sipil negara) di SK kepengurusan DPW PPP Aceh, Wakil Ketua DPW PPP Aceh Tgk. H. Musannif mengatakan PPP bukan partai eksklusif.
Musannif menyampaikan, partai politik manapun, tentu membutuhkan masukan pemikiran ulama, tokoh, cerdik pandai dan para akademisi. Karena partai adalah wadah penjaringan aspirasi segenap lapisan warga negara, baik secara resmi atau tidak, begitu juga halnya dengan PPP.
“Adapun tentang pencantuman sejumlah nama ASN dikarenakan ada kedekatan emosional dengan para pengurus. Mereka memiliki pandangan yang luas terhadap politik Islam. Namun kalau memang tidak memungkinkan baik secara aturan maupun etik, kami dari partai siap dan telah mengirim usulan revisi SK,” kata Musannif, di Banda Aceh, Jumat (21/1/2022).
Menyikapi terkait adanya sejumlah nama ASN di kepengurusan DPW PPP Aceh periode 2022-2026, Musannif menyebut, hal itu dianggap biasa, terkait penerapan aturan baru ASN tentang keterlibatan dalam partai politik. Padahal, kata Musannif, sebelumnya diketahui tidak ada larangan, namun bukan pada jabatan pengurus harian.
“Alhamdulillah di draf usulan revisi telah kami kirim sejumlah nama yang kapasitas dan kapabilitas tidak jauh dengan nama-nama di SK sebelumnya,” katanya.
Selain itu, dia berpandangan dengan melibatkan semua unsur, hakikatnya bentuk keterbukaan PPP sebagai rumah besar umat Islam.
“Jikapun ada sejumlah aturan yang mengikat, PPP tetap akan membuka diri dan memposisikan ulama, akademisi, tokoh dan cerdik pandai dan umat sebagai ‘Ahlul Halli wal Aqdi’ untuk perbaikan dan membesarkan partai,” tutupnya. (Kia Rukiah)
