Jantho (Waspada Aceh) – Ketua DPRK Aceh Besar, Iskandar Ali, meminta semua pihak harus saling bantu mengatasi persolaan di Pulau Aceh. Bukan sebaliknya, menjadikan Pulo Aceh sebagai objek “selfie” politik, tanpa memberi solusi konkrit
Politisi muda yang baru terpilih sebagai Ketua DPD II PAN Aceh Besar ini mengungkapkan hal itu sehubungan viralnya berita tentang seorang ibu melahirkan di Pulau Aceh, yang harus dirujuk ke RSU Zainal Abidin Banda Aceh. Dari Pulo Aceh, ibu yang baru melahirkan ini menggunakan perahu nelayan, sehingga Pemkab Aceh Besar dihujani banyak kritikan.
Kata Iskandar Ali, Pemkab Aceh Besar telah menganggarkan “ambulance laut” untuk digunakan di wilayah kepulauan itu.
Hal itu, lanjut Iskandar Ali, bagian dari kepedulian Pemkab terhadap Pulo Aceh. selain itu, tambah dia, belum lama ini Pemkab juga telah melantik tokoh asal Pulo Aceh sebagai Sekretaris Daerah Pemkab Aceh Besar.
Menurut Iskandar, wilayah Pulo Aceh juga merupakan wewenang Provinsi Aceh. Karena itu, mestinya anggota DPRA juga ikut peduli dengan mengusulkan anggaran untuk pembangunan di Pulo Aceh.
Begitu juga terhadap anggota DPD RI, Fadil Rahmi, lanjut Iskandar Ali, mengingatkan jangan menjadikan Pulo Aceh menjadi selfie politik.
“Dengan kewenangannya, mestinya anggota DPD RI mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menjadikan kawasan khusus, untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang mendiami pulau terluar ini,” tegas Ketua DPRK Aceh Besar sedikit emosial saat dihubungi Waspadaaceh.com, Jumat (12/03/2021).
Sebelumnya diberitakan, seorang ibu yang baru melahirkan di Kecamatan Pulo (Pulau) Aceh, Kabupaten Aceh Besar, terpaksa dirujuk ke RSU Zainal Abidin, Banda Aceh.
Dia dibawa melalui jalur laut menggunakan perahu nelayan.
Naman ibu tersebut, Darmayanti, dirujuk setelah proses melahirkan di Puskesmas Pulau Aceh. Kondisi anaknya dilaporkan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja.
Kepala Puskesmas Pulau Aceh, Misriadi mengatakan, ibu itu melahirkan di Puskesmas Pulau Aceh (Pulo). Anaknya lahir di Pulau dengan kondisi sehat dibantu Bidan Puskesmas.
“Saat dirujuk itu, dia didampingi oleh dua orang bidan,” kata Misriadi kepada wartawan, Jumat (12/03/2021).
Dia menjelaskan, pasien itu terpaksa dirujuk ke RSUZA Banda Aceh karena ari-arinya tidak keluar (retensio plasenta). Pasien harus dibawa ke rumah sakit umum karena tidak ada fasilitas memadai di Puskesmas setempat.
“Retensio plasenta ari-arinya tidak lahir. Kalau ari-arinya tidak lahir memang harus dirujuk, karena di Puskesmas kurang fasilitas,” ujarnya.
Misriadi menyampaikan dari Pulau Aceh saat ini memang tidak ada kapal khusus. Akibatnya, pasien harus dibawa menggunakan perahu (boat) nelayan. Perjalanannya membutuhkan waktu sekitar 90 menit.
“Selama ini pasien rujukan selalu dibawa dengan perahu nelayan karena tidak ada angkutan khusus hingga hari ini,” kata Misriadi.
Misriadi berharap adanya ambulance laut untuk membantu perjalanan rujukan masyarakat Pulau Aceh menuju rumah sakit di Banda Aceh. Sehingga warga pulau tidak lagi mengeluarkan biaya besar jika hendak berobat.
“Mudah-mudahan dengan ada ambulance laut nantinya biaya operasional tidak perlu dibayar lagi oleh masyarakat dan juga terkait kenyamanan dan keselamatan pasien,” kata Misriadi.
Sebelumnya, anggota DPR Aceh (DPRA), Sulaiman, menyoroti kerja Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali terkait permasalahan tersebut.
“Bupati Aceh Besar jangan melihat sebelah mata saudara saya di Pulau Aceh. Mereka juga orang yang telah mengantarkan sebagai orang nomor satu di Aceh Besar,” kata Sulaiman kepada wartawan, Jumat (12/3/2021).
Untuk mengatasi masalah tersebut, dia meminta Pemprov Aceh turun tangan. Menurutnya, Pemprov Aceh bisa membeli ambulance laut untuk membantu warga yang tinggal di pulau.
Sulaiman menilai ambulance laut sangat diperlukan masyarakat Pulo Aceh untuk membawa pasien rujukan ke Banda Aceh. Dia menilai warga di sana masih luput dari perhatian pemerintah, baik Pemerintah Aceh maupun Pemkab Aceh Besar.
“Saya berharap kepada Pak Gubernur untuk segera dalam tahun ini menganggarkan pengadaan ambulance laut bagi masyarakat Pulau Aceh. Harganya sekitar Rp1,8 miliar sampai Rp2 miliar per unit,” jelas politikus Partai Aceh itu. (B01)
