Oleh Dr Warjio
Dalam konteks implementasi dan hubungannya dengan negara, pemikiran, relasi kekuasaan dan pemahaman terhadap Islam menjadi begitu penting bagaimana Pembangunan Islam itu diwujudkan
Di awal tahun 2018 ini, provinsi Sumatra Utara telah dipilih menjadi menjadi tempat pertemuan pakar politik pembangunan Islam. Sebanyak lebih dari 60 orang yang terdiri para peneliti dari universitas, dosen dan mahasiswa akan berkumpul di Medan 15-19 Januari 2018 untuk membicarakan isu dan persoalan politik pembangunan Islam dari berbagai aspek.
Mereka berasal dari Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam, Universiti Sains Malaysia (ISDEV USM), Malaysia, Program Studi Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU) dan Pascasarjana Univesitas Medan Area (UMA) melalui kerjasama dengan melaksanakan International conference on Politic of Islamic Development atau Konferensi Antarabangsa Politik Pembangunan Islam (KAPPI). Beberapa di antara mereka adalah tokoh-tokoh yang sudah dikenal luas baik dalam forum internasional dan nasional seperti Prof Dr Zakaria Bahari (ISDEV-USM), Prof Dr Ir Retna Astuti Kuswardani, MS (UMA), Dr Heri Kusmanto dan Dr Warjio (USU), Dr Dedi Sahputra (STIK-P/Harian Waspada juga Ahmad Taufan Damanik (KOMNAS RI) dan Dedi Iskandar Batubara (DPD RI).
Tujuan dari KAPPI ini di samping menjadi wadah pertemuan pakar pembangunan Islam juga mendesiminasikan hasil-hasil penelitian terbaru terkait dengan Politik Pembangunan Islam. Kehadiran mereka tentu akan memberikan persfektif Politik Pembangunan dilihat dari aspek Islam.
Saya kira kehadiran mereka ini dalam membincangkan Politik Pembangunan Islam dilandasi oleh persoalan pembangunan konvensional yang selama ini dinilai gagal. Sebagaimana yang kita ketahui, Konsep Pembangunan konvensional dan hasil-hasilnya, terus diperdebatkan. Ditinjau dari sudut teori, sulit untuk mengatakan bahwa ada persamaan pandangan mengenai pembangunan (Binder, 2011,Calvert & Calvert, 2001, Meier & Baldwin, 1964, Muhammad Syukri Salleh, 2003, Andrinof Chaniago, 2012, Arief Budiman, 2000).
Para sarjana mempunyai pandangan sendiri dalam memahami pembangunan. Misalnya, secara filosopis, pembangunan sering diartikan sebagai satu proses yang sistemik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik.
Karya klasik Michael Todaro (1961) mengisyaratkan tiga poin penting tentang pembangunan. Pertama, Menunjang Kelangsungan Hidup; kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Semua orang mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar tertentu utuk memungkinkan kehidupan. Kebutuhan-kebutuhan penunjang kelangsungan hidup ini meliputi pangan, papan, kesehatan dan rasa aman.
Kedua, Harga Diri. Kemampuan untuk menjadi seorang manusia. Suatu pribadi. Komponen universal kedua dari suatu kehidupan yang lebih baik ialah harga diri, perasaan layak dan menghormati diri sendiri, tidak menjadi alat dari orang-orang lain demi tujuan orang lain semata-mata. Ketiga, Kemerdekaan dari Penjajahan dan Perbudakan: kemampuan untuk memilih. Nilai universisal ketiga yang harus jadi bagian dari makna pembangunan adalah kebebasan. Kebebasan di sini hendaknya difahami dalam makna politik dan ideologi, melainkan dalam pengertian yang lebih mendasar mengenai kebebasan dan emansipasi dari perampasan kondisi materi kehidupan, dari penjajahan sosial dari manusia atas alam, kebodohan, orang-orang lain, penderitaan, lembaga-lembaga, dan keyakinan-keyakinan dogmatik (Warjio, 2016).
Apa yang saya ungkapkan tentang bagaimana kenyataan pahit hasil pembangunan adalah merupakan paradoks pembangunan. Faktanya, di Amerika Serikat–negara yang mengagungkan pembangunan, persoalan yang muncul sebagai akibat dari pembangunan adalah sebagai berikut: (1) membengkaknya kemiskinan di kota (2) meningkatnya pemakaian narkotik, (3) meningkatnya jumlah kejahatan, (4) meningkatnya utang pemerintah, (5) kerusakan lingkungan.
Sedikit banyak persoalan yang dialami AS tersebut menunjukkan bahwa ada yang salah dalam konsep pembangunan kapitalisme dengan sistem welfare state tersebut (Arief Budiman, 2000:115).
Pembangunan di Amerika Serikat juga telah menyebabkan terjadinya eksploitasi, diskriminasi dan munculnya ketimpangan sosial diantara masyarakatnya (Dymski, 2010). Pembangunan dan hasil-hasilnya belum mencapai tujuan sebagaimana diharapkan oleh banyak pihak. Yang saya maksudkan dengan Paradoks Pembangunan adalah sebuah kondisi dimana apa yang diinginkan ataupun ditargetkan dalam pembangunan tidak sebagaimana yang diinginkan dan malah timbul masalah yang menyertainya. Ia bukan saja meminggirkan nilai-nilai lokalitas atau asli tetapi juga melahirkan persoalan baru dalam soal kebijakan pembangunan.
Melalui Paradoks Pembangunan ini, kita selalu dihadapkan pada dua sisi keadaan yang saling bertentangan. Misalnya alam melimpah yang dimiliki oleh suatu negara dan kemudian diolah atas nama pembangunan namun yang terjadi justeru alam menjadi rusak dan menimbulkan persoalan sosial politik yang terus berkepanjangan. Kemiskinan, pengangguran dan bencana justeru menyertai kebijakan pembangunan yang dibuat.
Meskipun laporan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2012 menyebutkan bahwa target MDGs 1, yaitu menurunkan separuh kemiskinan ekstrim dari tingkat tahun 1990 telah tercapai, namun kemiskinan itu sendiri tetap masih menjadi permasalahan di banyak negara (Judha Nugraha, 2014). Di samping itu dari 7 miliar penghuni Bumi saat ini, lebih dari 2 miliar masih hidup dengan pendapatan kurang dari 1,5 dolar AS per hari. Enam juta anak Balita mati tiap tahun karena sakit dan jurang gizi serta ebih dari 300 ribu perempuan per tahun mati saat mengandung atau melahirkan. Kosentrasi CO2 mencapi tingkat tertinggi dalam 800 ribu tahun terakhir dan bahan bakar fosil masih jadi 81 persen produksi energi Dunia. Sedangkan 130 juta hektar hutan tropis ditebangi satu dasawarsa terakhir atas nama pembangunan dan 1,3 miliar ton makanan per tahun disia-siakan, triliuban dolar AS uang rakyat Dunia raib dikorupsi (Tempo, 27/9/2015).
Membumikan Politik Pembangunan Islam
Berdasarkan kenyataan tersebutlah sesungguhnya Islam sebagai sebuah Ad Dien, diperlukan untuk menjawab persoalan persoalan pembangunan. Sebagaimana ditegaskan, pembangunan dalam Islam adalah komleks yang artinya tidak hanya memandang persoalan Dunia tetapi juga persoalan Akhirat. Islam melihat pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan kematangan manusia, dimana kemajuan materi yang ada saat ini tidak bisa dihindari dan hal itu harus ditunjang dengan adanya kekuatan kematangan spiritual.
Beberapa tujuan penting mesti diprioritaskan seperti : pertumbuhan diiringi dengan tenagakerja yang dapat diandalkan dan terampil di bidangnya, akan menjadi suatu kualitas sendiri yang mempunyai hasil pekerjaan yang bermutu, stabilitas ekonomi, keadilan distributif dan kepedulian terhadap alam. Pembangunan ekonomi menurut ekonomi Islam memiliki dasar-dasar filosofis yang berbeda, yaitu : (1). Tauhid rububiyah, yaitu konsep ini mengajarkan bahwa Allah adalah sang pencipta atas segala sesuatu. Dia-lah yang menciptakan Dunia dan alam. Untuk manusialah yang selanjutnya mengatur model pembangunan yang berdasarkan Islam. (2). Keadilan, yaitu pembangunan ekonomi yang merata (growth with equity), (3). Khalifah, yang menyatakan bahwa manusia adalah wakil Allah SWT di muka Bumi untuk memakmurkan dan bertanggungjawab atas pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepadanya, dan (4).Tazkiyah, yaitu menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya dan alam lingkungan, masyarakat dan negara (Almizan, 2016).
Adapun prinsip pembangunan ekonomi perspektif Islam antara lain: (a) Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. (b) Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. (c) Pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan dan (d) Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak pada pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan Allah kepada ummat manusia (Almizan, 2016).
Dalam konteks implementasi dan hubungannya dengan negara, pemikiran, relasi kekuasaan dan pemahaman terhadap Islam menjadi begitu penting bagaimana Pembangunan Islam itu diwujudkan. Tentu saja peran aktor Politik Pembangunan sangat penting untuk bisa membumikan konsep Politik Pembangunan Islam dalam negara. Di Malaysia misalnya, tahun 2002, satu pendekatan pembangunan yang dikatakan berbasis pada Islam telah diperkenalkan di Malaysia oleh YAB Dato ‘Seri Abdullah Ahmad Badawi, ketika itu masih sebagai Wakil Perdana Menteri Ma-laysia. Beliau menguraikan pendekatan ini secara resmi dan rinci untuk pertama kalinya di Majelis Umum UMNO (United Malays Nation Organization) ke-55 tanggal 23 September 2004, sebagai Presiden UMNO merangkap Perdana Menteri Malaysia.
Setelah itu pendekatan tersebut selalu disebut-sebutnya di berbagai acara, termasuk di majlis-majlis syarahannya di luar negara seperti di Oxford Centre for Islamic Studies, Universitas Oxford, Inggris pada 2 Oktober 2004; di Forum Strategi Arab 2004 di Dubai, Uni Emirat Arab pada 15 Desember 2004; di Jamia Millia Islamia di Delhi, India pada 21 Desember 2004; di Victoria University, Wellington, Selandia Baru pada 31 Maret 2005; di The Third Extraordinary Session of the Islamic Summit Conference di Makkah al Mukarramah, Arab Saudi pada 7 Desember 2005; di upacara penganugerahan gelar Doktor Teknologi Kehormatan ke-padanya di Curtin University of Technology, Perth, Western Australia pada 22 Februari 2006; di The International Conference of Islamic Scholars di Jakarta, Indonesia pada 2 Agustus 2006, dan di lain-lain negara lagi. Perdana Menteri Dato ‘Seri Abdullah Ahmad Badawi menjelaskan tentang pendekataan pembangunan berasaskan Islam ini secara terperinci dan definitif di Majelis Umum UMNO ke-57 pada 15 November 2006 (Muhammad Syukri Salleh, 2012).
Membumikan Politik Pembangunan Islam tentu akan berhasil jika pemahaman terhadap Islam, konektivitas dengan berbagai Institusi dan adanya political will dari pemerintah. Oleh karena itu, ia harus terus disuarakan, disosialisasikan dengan berbagai pihak. Provinsi Sumatera Utara tentu saja akan tercatat dalam sejarah sebagai tempat yang mengawali bagi sosialisasi dan penyemaian Politik Pembangunan Islam ini.
Penulis adalah Ketua Prodi Ilmu Politik, Fisip USU
