Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pemerintah mengakui proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Aceh belum tuntas meski hampir memasuki satu tahun sejak bencana melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut.
Pemerintah menargetkan pemulihan berbagai sektor terdampak berlangsung hingga 2028. Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp50 triliun khusus untuk Aceh.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sekaligus Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, dalam rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Forkopimda, dan perguruan tinggi di Aula Anjong Mon Mata, Kompleks Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).
Safrizal mengatakan, masyarakat perlu memahami bahwa proses pemulihan pascabencana tidak dapat diselesaikan hanya dalam waktu satu tahun. Pemerintah telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi selama tiga tahun hingga 2028.
“Pelaksanaan rehab-rekon ini dibagi dalam empat tahap. Banyak sekali pertanyaan dari publik kapan rehab-rekon ini selesai. Ada yang membayangkan bahwa rehab-rekon selesai pada akhir 2026. Tidak, pelaksanaan pekerjaan ini akan berlangsung sampai 2028,” kata Safrizal.
Ia menjelaskan, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 triliun untuk pemulihan di tiga provinsi terdampak, dengan porsi Rp50 triliun untuk Aceh. Jumlah tersebut masih berpeluang bertambah berdasarkan hasil evaluasi rencana induk setiap tahun.
Meski demikian, sejumlah pekerjaan pemulihan di Aceh masih berlangsung. Hingga 18 November 2026, sebanyak 46 ruas jalan nasional terdampak telah kembali operasional. Sementara dari 1.634 ruas jalan daerah, sebanyak 1.545 ruas atau 94,32 persen telah kembali fungsional.
Untuk jembatan daerah, dari 655 unit yang terdampak, baru 386 unit atau 58 persen yang kembali fungsional. Adapun 23 jembatan nasional telah kembali fungsional.
Persoalan perumahan juga masih menjadi pekerjaan pemerintah. Safrizal menyebut pembangunan hunian tetap (huntap) baru menyelesaikan 1.758 unit dari target sekitar 49.000 unit. Sebanyak 1.221 unit lainnya masih dalam proses pembangunan.
Pemerintah menargetkan pembangunan seluruh huntap dapat diselesaikan pada 2027.
Di sektor pendidikan, dari 3.120 sekolah terdampak, sebanyak 3.048 sekolah telah kembali melaksanakan pembelajaran di gedung sekolah. Sementara pada sektor keagamaan, dari 918 rumah ibadah terdampak, sebanyak 906 unit telah kembali beroperasi dan 12 lainnya masih dalam proses rekonstruksi.
Safrizal juga menyoroti pekerjaan normalisasi sungai yang belum selesai. Dari target 31 sungai, sebanyak 21 sungai masih dalam proses pengerjaan. Sementara dari 23 muara yang menjadi sasaran penanganan, baru dua yang selesai.
Menurutnya, percepatan normalisasi sungai dan muara penting dilakukan untuk mengantisipasi banjir susulan, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem dan perubahan iklim.
Ia mencontohkan DAS Peusangan yang mengalir dari kawasan Aceh Tengah dan Bener Meriah menuju Bireuen. Pemerintah merencanakan pembangunan empat sabo dam untuk menahan aliran air dari hulu sehingga debit air yang menuju wilayah hilir dapat dikendalikan.
Safrizal juga meminta para bupati dan wali kota segera menetapkan status tanggap darurat apabila terjadi hujan ekstrem yang memicu banjir susulan. Langkah tersebut diperlukan agar pengerahan personel, alat berat, dan anggaran penanganan darurat dapat segera dilakukan.
“Walaupun kita sedang melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi, sewaktu-waktu kita tetap bisa menetapkan tanggap darurat jika terjadi bencana susulan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Safrizal turut meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi serta menyampaikan perkembangan pemulihan kepada masyarakat.
Menurutnya, berbagai pekerjaan yang telah dilakukan pemerintah di lapangan perlu diinformasikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganan pascabencana.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, unsur Forkopimda, serta perguruan tinggi di Aceh. (*)



