BerandaOpiniEtika Pengunduran Diri Wapres

Etika Pengunduran Diri Wapres

Jangan sampai jabatan Wapres diperlakukan sebagai panggung mainan, sebagai tempat magang latihan berpolitik dengan anggaran negara yang dipungut dari pajak rakyat.

Oleh: Komaruddin Hidayat

Jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI itu sebuah tanggungjawab politik dan sosial, diraih melalui proses pemilu dengan biaya yang mahal. Dengan demikian seorang Wapres tidak bisa seenaknya berhenti di tengah jalan tanpa melalui pertanggungjawaban di hadapan Majelis Perwakilan Rakyat (DPR).

DPR/MPR mesti meminta pertanggungjawaban Gibran Rakabuming Raka atas permohonan pengunduran dirinya. Jika dia mundur karena pelanggaran etika dan hukum, maka dia tidak bisa seenaknya mengelak cuci tangan, tanpa pertanggungjawaban politik dan mengelak dari sangsi hukum akibat perbuatannya.

Saya tidak tahu persis, apakah kasus Gibran sudah selesai tutup buku ataukah masih ada urusan hukum yang melekat.

Ini bukan persoalan pribadi Gibran, melainkan untuk menegakkan etika dan hukum bernegara. Jangan sampai jabatan Wapres diperlakukan sebagai panggung mainan, sebagai tempat magang latihan berpolitik dengan anggaran negara yang dipungut dari pajak rakyat.

Menurut pakar hukum Prof Jimly Ashiddiqy, setidaknya sudah ada dua syarat untuk memakzulkan Gibran, yaitu keputusan MK dan MA. Jadi, kalau saja jabatan Wapres itu sebagai “hak”, maka mundur bisa dipandang sebagai sikap terhormat. Tetapi karena jabatan itu amanat dan tanggungjawab, maka Gibran tidak etis jika berhenti tanpa menyampaikan pertanggungjawaban.

Pengunduran diri Gibran tidak bisa disamakan dengan pengunduran diri Pak Harto dan Bung Hatta, mengingat keduanya tidak didahului dengan kasus pelanggaran etika dan hukum.

Gibran mundur bukan secara suka rela, tetapi mundur karena desakan publik. (*)

  • Penulis, Prof. Komaruddin Hidayat, saat ini menjabat Ketua Dewan Pers.
BERITA TERKINI
- Advertisment -
Google search engine

BERITA POPULER