Aceh Utara (Waspada Aceh) – Sudah hampir satu tahun sejak banjir bandang melanda pada 26 November 2025, atap rumah Bill Razi yang berada di Gampong Keude Mane, Kecamatan Muara Batu, masih bocor. Setiap kali hujan turun, air merembes masuk. Yang bisa ia lakukan hanyalah menambal seadanya, menempelkan bahan apa saja yang tersedia, sekadar agar tidak terlalu basah di dalam.
“Belum ada perbaikan yang layak. Paling hanya menempel-nempel dulu pakai bahan yang ada. Air masih masuk saat hujan,” ungkap Bill Razi.
Kabar pencairan bantuan perbaikan rumah yang disalurkan melalui Kementerian Sosial membuatnya tersenyum lega. “Begitu dananya cair, kita langsung bangun kembali. Langsung perbaiki apa yang rusak,” katanya kepada wartawan, awal November 2026.
Bill mengapresiasi respons cepat pemerintah pusat. “Terima kasih Bapak Menteri Sosial yang benar-benar memperhatikan Aceh, terutama Aceh Utara. Pendataan dari gampong, kecamatan, hingga kabupaten berjalan solid dan valid. Terima kasih juga kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang memberi perhatian khusus,” ucapnya tulus.
Di Keude Mane, harapan yang sama dirasakan Maulana Riski. Banjir meninggalkan lumpur setebal 50 sentimeter di rumahnya. Dinding retak, perabotan rusak. Belakangan, air kembali masuk saat hujan. “Tentu dana ini sangat membantu kami. Saya akan segera renovasi bagian yang rusak begitu diterima,” katanya.
Skala Kerusakan dan Besaran Bantuan
Data BPBD Kabupaten Aceh Utara per 9 Oktober 2026 mencatat betapa besarnya dampak bencana: total 145.720 kepala keluarga mengalami kerusakan rumah, terdiri dari 106.117 rusak ringan, 29.922 rusak sedang, dan 9.681 rusak berat. Dari jumlah tersebut, 88.411 KK telah lolos verifikasi Inspektorat BNPB tahap I–V, sementara sisanya masih dalam proses pemeriksaan pendataan susulan.
Bantuan yang disiapkan pemerintah melalui Kementerian Sosial: Rusak Ringan Rp15 juta per rumah, Rusak Sedang Rp30 juta per rumah dan Rusak Berat Rp70 juta atau pembangunan hunian tetap. Jika seluruh kebutuhan dipenuhi, total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp3,167 triliun.
Di Aceh Utara saja, bantuan perbaikan rumah telah dialokasikan untuk 16.927 penerima di 21 kecamatan dengan total dana Rp80,067 miliar. Sementara untuk rumah rusak berat, lebih dari 8.300 unit hunian tetap direncanakan dibangun di 206 gampong yang tersebar di 14 kecamatan. Penyaluran dana perbaikan rumah langsung ke rekening penerima di Bank Syariah Indonesia (BSI), agar warga dapat membeli bahan bangunan sesuai kebutuhan masing-masing.
Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, mengimbau pedagang material menjaga harga agar tetap terjangkau saat permintaan meningkat. Ia juga mengumumkan daftar awal gampong penerima hunian tetap pada Minggu malam, 1 November 2026, melalui siaran langsung. Pembangunan akan melibatkan pengembang berpengalaman dan perusahaan lokal, serta mendorong tukang bangunan setempat agar terlibat, bukan merantau, untuk membangun rumah warga.
Dari 26 Ribu Menjadi 31 Ribu Rumah
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Kasatgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menceritakan perluasan cakupan bantuan adalah hasil usulan langsung yang disampaikannya kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Awalnya, bantuan hanya direncanakan untuk rumah rusak berat. Namun Tito berpendapat: rusak sedang dan ringan juga perlu dibantu.
Hasilnya luar biasa, dalam waktu singkat, jumlah rumah yang mendapat bantuan naik dari 26.849 unit menjadi 31.007 unit per 24 April 2026, dengan nilai penyaluran meningkat dari Rp537,22 miliar menjadi Rp655,18 miliar. Secara nasional, per 24 April 2026, bantuan perbaikan rumah telah menjangkau:
● Aceh: 15.192 rusak ringan + 11.069 rusak sedang = Rp559,95 miliar
● Sumatera Utara: 2.332 rusak ringan + 1.228 rusak sedang = Rp71,82 miliar
● Sumatera Barat: 811 rusak ringan + 375 rusak sedang = Rp23,415 miliar
Tito yang juga Menteri Dalam Negeri itu menegaskan, semua unsur pemerintah harus dapat berkolaborasi dalam proses pemulihan. Mengingat bencana hidrometeorologi ini berdampak luas yakni 53 kabupaten/kota yang ada di tiga provinsi, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
“Yang bisa ditangani oleh kabupaten, kota dengan anggaran tambahan, silahkan kerjakan. Yang bisa dikerjakan oleh provinsi dengan anggaran yang ditambah oleh Bapak Presiden, silahkan kerjakan. Yang enggak mampu ditangani oleh daerah, lempar kepada saya untuk bisa saya koordinasikan di tingkat pusat,” ujarnya.
Selain perbaikan rumah, pemerintah juga menyiapkan: uang isi hunian Rp3 juta/KK, stimulan ekonomi Rp5 juta/KK, jaminan hidup (Jadup) Rp15.000/orang/hari selama tiga bulan, pembangunan hunian sementara (Huntara) 18.421 unit selesai per April 2026, dan hunian tetap (Huntap) 241 unit selesai, ribuan lainnya terus dibangun melalui tiga jalur: Danantara, Kementerian PKP, dan gotong royong kemitraan
Pemulihan yang Menyeluruh
Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028, menempatkan pemulihan hunian sebagai prioritas utama. Data Kementerian Pekerjaan Umum mencatat di Aceh saja terdapat 25.628 rumah rusak berat, 49.928 rusak sedang, dan 14.577 rumah hanyut. Pemulihan dilakukan melalui tiga jalur: perbaikan di lokasi semula (in situ), relokasi terpusat, dan hunian tetap komunal.
Tito Karnavian menegaskan, pemulihan rumah tidak bisa berdiri sendiri. “Pemulihan hunian harus berjalan beriringan dengan normalisasi sungai, perbaikan jalan, dan fasilitas umum. Kalau sungai belum dibersihkan, banjir bisa datang lagi. Rumah yang baru selesai diperbaiki bisa rusak kembali,” ujarnya.
Ia mendesak sungai dengan endapan tinggi diprioritaskan, termasuk di Aceh Tenggara dan Aceh Tamiang.
Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan hampir Rp30 triliun tahun 2026 melalui 29 kementerian dan lembaga untuk pemulihan tiga provinsi terdampak. Kementerian Keuangan telah menyalurkan Rp21,1 triliun dari pengajuan Rp22,3 triliun untuk Kementerian PU, mencakup perbaikan infrastruktur pendukung permukiman.
Bagi Bill Razi, bantuan ini bukan sekadar uang untuk memperbaiki atap bocor. Ini tentang berhenti menambal rumah setiap kali hujan turun. Tentang tidur nyenyak tanpa khawatir air merembes masuk. “Pencairan harus segera dilakukan karena musim hujan sudah di depan mata. Kalau ditunda, rumah kami terus basah,” pesannya.
Di ujung lain kampung, Maulana Riski menatap dinding rumahnya yang retak namun tetap berdiri. Dana bantuan itu belum cair, tetapi harapan sudah ada. Rumah yang rusak akan diperbaiki. Kehidupan yang sempat terhenti akan berjalan lagi. (*)



