Aceh Utara (Waspada Aceh) – Hampir satu tahun sudah sejak banjir bandang akhir November 2025 menghantam pesisir Aceh Utara. Di Desa Blukat Teubak, Kecamatan Dewantara, bekas luapan air masih terlihat di tanah tempat puluhan keluarga menggantungkan hidup dari perebusan garam tradisional.
“Sebelum bencana, ada lebih dari 30 dapur garam di kampung kami. Ini mata pencarian yang diwarisi turun-temurun,” kata Azhari, Keuchik Blukat Teubak, Selasa (27/10/2026).
Kebutuhan untuk melanjutkan usaha itu juga menjadi perhatian keuchik Azhari. Menurut dia, banjir membuat sebagian dapur hancur dan tidak dapat digunakan, sehingga kegiatan ekonomi petaninya ikut terhenti.
Sebelum bencana, kata Azhari, terdapat lebih dari 30 dapur garam di kampungnya. Para petani juga telah memiliki kelompok usaha. Sebagian kegiatan tersebut berlangsung di lahan milik pemerintah daerah yang diberikan untuk digunakan petani garam.
Karena itu, ia berharap pemulihan berlanjut setelah bangunan selesai. Petani membutuhkan pembinaan untuk memperbaiki proses produksi sekaligus memperluas pemasaran.
“Petani garam ini harus mendapat pembinaan secara terus-menerus. Kemudian, hasil produksinya bisa dipasarkan. Jangan hanya dipasarkan ke kedai-kedai, tetapi bisa ditampung oleh pihak yang berwenang,” kata Azhari.
Sedang Fatimah Zuhra sempat mengenang hari-hari sulit setelah bencana membuat rata tempat kerjanya. “Semuanya sudah rusak. Tempat memasaknya rusak, dapurnya juga rusak kena banjir. Tanahnya longsor, jambonya kan roboh,” kenang Fatimah.
Sebelum bencana, Fatimah bangun pukul tujuh pagi, menyiapkan kayu, air laut, dan tungku, lalu merebus hingga pukul enam sore. Sehari dua kali memasak, sekali produksi menghasilkan sekitar 15 kilogram garam. Penghasilan itu menafkahi kebutuhan rumah tangganya. Semuanya berhenti ketika air masuk dan meratakan bangunan dapurnya.
Selama berbulan-bulan, Fatimah menggotong batu bata tetangganya yang sedang membangun rumah. Dua hari bekerja mendapat upah Rp50.000. Pekerjaan itu tidak selalu ada.
“Sampai sekarang tidak ada penghasilan dari garam,” ucapnya.
Tapi kini, tidak jauh dari tempat ia berdiri, bangunan baru mulai berdiri. Dapur berukuran 4×6 meter, dinding papan, dengan ruang tungku dan wadah penampungan air. Itu adalah dapurnya yang baru, memang belum selesai, namun sudah membuat matanya berbinar. Fatimah semangat kembali untuk mengelola dapur garamnya sebagai mata pencaharian memenuhi kebutuhan keluarga.
Rp5 Miliar untuk Bangun Kembali 59 Dapur Garam
Pembangunan 59 unit dapur perebusan garam tradisional tersebar di empat desa di Kabupaten Aceh Utara, merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat pesisir pascabencana.
Anggaran yang dialokasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan mencapai Rp5.087.918.100, bersumber dari APBN. Pekerjaan dilaksanakan PT Alfatir Risky Group Banda Aceh, dengan pengawasan CV Binareka Konsultan. Sebaran pembangunan mencakup 28 unit di Desa Lancok, Kecamatan Syamtalira Bayu; 22 unit di Desa Blukat Teubak; 8 unit di Desa Lancang Barat; serta 1 unit di Desa Gelumpang Sulu Timu.
Muhammad Fadli, pengawas lapangan, mengatakan pembangunan dimulai akhir September 2026 dan ditargetkan selesai pada November ini. Sebanyak 24 pekerja, sebagian besar warga lokal, terlibat dalam proyek tersebut.
“Setiap unit dikerjakan minimal tiga orang. Apabila cuaca bersahabat, sekitar dua pekan ke depan seluruh bangunan diperkirakan dapat diserahkan kepada petani garam,” jelas Fadli.
Hujan yang kerap turun tiba-tiba menjadi kendala utama, namun pekerjaan terus diupayakan agar tepat waktu.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya keterpaduan pemulihan fisik dan pendampingan usaha.
“Pembangunan dapur garam adalah langkah awal. Kita harus memastikan setelah bangunan selesai, petani memiliki peralatan yang lengkap, akses bahan baku yang terjaga, dan pasar yang jelas untuk hasil produksinya. Jangan sampai bangunan berdiri tetapi tetap tidak berproduksi karena belum terhubung dengan rantai pasok,” tegas Tito.
Tito menambahkan, koordinasi antar-kementerian dan pemerintah daerah terus diperkuat melalui mekanisme Satgas PRR agar setiap rupiah anggaran pemulihan memberikan dampak nyata dan berkelanjutan.
Memulihkan Ekonomi Petani Garam
Pembangunan dapur garam di Aceh Utara merupakan bagian dari Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Renduk PRRP Sumatera 2026–2028, yang menempatkan pemulihan sarana produksi masyarakat pesisir sebagai prioritas utama. Renduk adalah dokumen yang menjadi pemandu bagi pemerintah dalam proses rehabilitasi pascabencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 yang melanda Sumatera.
Kebutuhan anggaran sektor kelautan dan perikanan di Aceh tercatat sekitar Rp2,85 triliun untuk tiga tahun pelaksanaan. Penanganannya mencakup perbaikan prasarana produksi, bantuan sarana hingga penguatan akses pasar dan pendampingan usaha.
Secara nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyalurkan bantuan untuk membangun 506 unit rumah perebusan garam di lima kabupaten terdampak bencana di Aceh. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, rehabilitasi dilakukan secara bertahap agar ekonomi masyarakat pesisir bangkit lebih kuat dari sebelumnya.
“Tidak cukup hanya membangun kembali yang rusak, tetapi juga memperkuat sistem produksi agar lebih tangguh terhadap risiko bencana di masa depan,” ujarnya.
Fatimah Zuhra menatap dapur barunya. Bangunan memang belum selesai, tetapi ia sudah memikirkan apa yang dibutuhkan setelahnya. “Kami memerlukan kayu bakar, tempat penirisan, kereta sorong, ember, dan penampungan air. Kalau ada peralatan lengkap, hasil garam saya bisa naik dari 15 kilogram menjadi 20 kilogram sekali masak,” katanya.
Harapan Fatimah sederhana: agar ia dapat kembali bangun pagi, menyalakan api di tungkunya, merebus air laut menjadi butiran garam, dan dari hasil keringatnya, ia dapat menyambung hidup dengan bermartabat. (*)
