Aceh Utara (Waspada Aceh) – Masrizal kini melangkah lebih tenang saat melintasi ruas jalan di Kuta Meuligo, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Dulu, jalan itu berlubang. Lalu banjir pada November 2025 memperparah kerusakan, membuat kendaraan semakin sulit melintas. Kini, sekitar 450 meter ruas telah dibangun kembali, menyisakan bagian yang masih membutuhkan penanganan.
Masrizal, warga Kuta Meuligo, menceritakan perubahan di lapangan. “Alhamdulillah, saya senang. Jalannya sudah nyaman dilalui. Bagian yang dibangun baru sekitar 450 meter. Kalau bisa, pembangunannya dilanjutkan lagi,” harapnya.
Bagi Masrizal dan mayoritas warga yang bekerja sebagai petani, jalan ini bukan sekadar jalur pejalan kaki. Hasil panen dari kebun dan sawah diangkut melalui ruas yang sama. Warga juga memanfaatkannya untuk menuju pusat Kecamatan Sawang. Rute ini lebih singkat ketimbang jalur lintas Sawang–Krueng Mane.
Lewat Kuta Meuligo, perjalanan dapat ditempuh sekitar 30 menit, sedangkan lewat jalur lain butuh waktu lebih lama. Masrizal juga menyampaikan keresahan lain di kampungnya. Ia menyebut tiga balai pengajian terbawa arus banjir, dan hanya dua yang tersisa.
“Kami mohon dibantu membangun kembali balai pengajian supaya anak-anak bisa mengaji,” ujarnya. Bagi warga, pemulihan tidak hanya soal jalan, tetapi juga tempat anak-anak belajar mengaji.
Jalan dan Fasilitas Umum Ikut Rusak
Murdani, Keuchik Kuta Meuligo, masih mengingat jelas suasana ketika banjir melanda kampungnya. Air mencapai ketinggian sekitar dua meter atau lebih, merusak rumah, saluran, sawah, jalan, jembatan, hingga balai pengajian.
“Kondisinya sangat memprihatinkan. Banjir merusak saluran, rumah warga, dan fasilitas umum, seperti balai pengajian, jembatan, dan jalan. Sawah juga ikut terdampak,” katanya.
Jalan lintas Kuta Meuligo merupakan akses utama yang menghubungkan masyarakat dengan jalan nasional, sekaligus menjadi jalur penghubung wilayah Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen. Petani, pekebun, dan anak sekolah sangat bergantung pada ruas ini.
“Setelah jalan dan jembatan dibangun, manfaatnya sangat terasa bagi masyarakat, petani, termasuk anak-anak sekolah,” ujar Murdani.
Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, jajaran kecamatan, serta para keuchik yang membantu menyampaikan aspirasi masyarakat. Namun, kebutuhan pemulihan di Kuta Meuligo masih luas.
Murdani berharap pembangunan jalan dapat dilanjutkan sekitar tiga kilometer lagi. Ia juga meminta perhatian terhadap 19 kepala keluarga yang rumahnya rusak berat, warga di zona merah, saluran, dan balai pengajian.
Realisasi TKD Tambahan
Rehabilitasi dan rekonstruksi Jalan Desa Kuta Meuligo dibiayai dari Transfer Dana Daerah (TKD Tambahan) dengan pagu anggaran Rp1.532.865.000. Proyek ini menjadi salah satu bagian dari upaya pemulihan akses masyarakat pascabencana di Aceh Utara.
TKD tambahan adalah alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Anggaran tersebut dipergunakan untuk mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana atau untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya.
Secara provinsi, dokumen Capaian Realisasi TKD Tambahan per 30 Oktober 2026 mencatat total anggaran tambahan TKD se-Aceh sebesar Rp1,96 triliun, dengan realisasi Rp788,5 miliar atau 40,22 persen. Pemerintah Provinsi Aceh mencatat anggaran Rp824,8 miliar dan realisasi Rp343,7 miliar atau 41,66 persen.
Di Kabupaten Aceh Utara, anggaran tercatat Rp33,4 miliar dengan realisasi Rp7,0 miliar atau 20,81 persen. Angka ini menunjukkan masih ada ruang untuk mempercepat penyerapan anggaran pemulihan di tingkat kabupaten.
Secara nasional, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto melaporkan pagu efektif penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp21,42 triliun, dengan rincian Rp7,85 triliun untuk sumber daya air, Rp6,64 triliun untuk Bina Marga, Rp4,05 triliun untuk Cipta Karya, dan Rp2,89 triliun untuk prasarana strategis. Dari 33 ruas jalan nasional yang masuk program, dua telah selesai dan 31 ruas lainnya masih dikerjakan dengan kemajuan rata-rata 59,04 persen.
Pemulihan Akses Kritis Didahulukan
Pemulihan jalan di Kuta Meuligo sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Renduk PRR Sumatera, yang diatur dalam Kepmenko PMK Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini menjadi pedoman selama tiga tahun bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran dan melaksanakan kegiatan pemulihan.
Dalam Rencana Induk, pemulihan konektivitas dilakukan bertahap: akses kritis dikembalikan fungsinya terlebih dahulu agar warga dapat bepergian, barang dapat didistribusikan, dan pelayanan dasar berjalan, sebelum dilanjutkan dengan pembangunan permanen yang lebih kuat.
Data Rencana Induk mencatat di Aceh terdapat 1.631 ruas jalan dan 636 jembatan terdampak, serta ratusan kilometer jalan usaha tani dan jalan produksi yang ikut rusak. Kondisi di Kuta Meuligo memperlihatkan bagaimana pemulihan jalan berdampak langsung pada kehidupan petani, pekebun, dan anak sekolah. Namun, manfaat akan semakin terasa ketika ruas yang selesai dibangun dapat tersambung dengan bagian lain yang masih membutuhkan penanganan.
Di kawasan pertanian, hubungan antarjalur menentukan kelancaran pengangkutan hasil panen. Dokumen tersebut mencatat 377 kilometer jalan usaha tani dan 35,78 kilometer jalan produksi terdampak di Aceh. Perbaikan akses memungkinkan kendaraan kembali mendekati lahan, membawa sarana produksi, dan mengangkut komoditas menuju tempat pengumpulan atau pasar.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, dalam paparannya 9 November 2026 menyampaikan, penanganan jalan daerah terdampak banjir dan longsor di Sumatera Utara telah mencapai sekitar 93 persen, sedangkan di Sumatera Barat sekitar 38 persen. Ia mengingatkan risiko banjir susulan yang membuat sejumlah pekerjaan harus diulang.
“Ada jalan dan jembatan yang sudah diperbaiki, lumpur sudah dibersihkan, tetapi kemudian banjir lagi,” kata Tito.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah memanfaatkan anggaran yang tersedia, baik dari TKD maupun PAD, untuk mempercepat pemulihan. Tito juga mendorong kepastian anggaran 2027 agar kementerian dan lembaga dapat menyiapkan pengadaan lebih awal, sehingga pekerjaan dapat berjalan pada Januari atau paling lambat Februari, dan masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama.
Ketika Masrizal melintasi 450 meter jalan yang sudah dibangun kembali, ia merasakan kenyamanan yang belum lama ia miliki. Namun, masih ada keinginan besar: jalan harus diteruskan, balai pengajian harus kembali berdiri, dan rumah-rumah yang rusak berat harus segera mendapatkan perhatian.
Jalan Kuta Meuligo yang kini lebih nyaman dilalui menjadi tanda bahwa pemulihan telah berjalan. Bagi warga, pekerjaan masih harus terus dilanjutkan agar petani dapat mengangkut panen, anak-anak dapat pergi ke sekolah, dan anak-anak dapat kembali mengaji dengan tenang. (*)
