Banda Aceh (Waspada Aceh) – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh memperkuat koordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Aceh untuk mendukung pemenuhan hak pilih pekerja migran Indonesia menjelang Pemilu 2029.
Koordinasi tersebut dilakukan di Banda Aceh, Senin (9/11/2026), sebagai upaya meningkatkan kualitas pendataan pemilih, khususnya warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.
Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KIP Kota Banda Aceh, Yusri Razali, mengatakan pekerja migran merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak politik dan harus mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pemilu.
Menurutnya, pelaksanaan pemilu yang demokratis tidak hanya menjamin hak pilih masyarakat yang berada di dalam negeri, tetapi juga warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dan memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
“Demokrasi tidak boleh hanya memastikan hak pilih warga negara yang berada di dalam negeri. Warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri juga memiliki hak yang sama dalam pemilu. Karena itu, keberadaan dan data mereka perlu menjadi perhatian,” kata Yusri.
Ia menjelaskan, mobilitas pekerja migran yang cukup tinggi menjadi salah satu tantangan dalam pemutakhiran data pemilih. Perpindahan negara, perubahan tempat kerja, hingga kepulangan ke Indonesia berpotensi memengaruhi akurasi data.
Karena itu, diperlukan koordinasi lintas lembaga, terutama dengan instansi yang memiliki informasi dan keterkaitan langsung dengan keberadaan pekerja migran.
Yusri menilai BP3MI Aceh memiliki peran strategis dalam mendukung penyediaan informasi yang relevan mengenai pekerja migran. Sinergi tersebut diharapkan dapat membantu penyelenggara pemilu mengantisipasi persoalan pendataan sejak dini.
“Kami ingin memastikan bahwa proses pendataan pemilih memperhatikan seluruh warga negara yang memiliki hak pilih. Jangan sampai ada warga negara yang terabaikan hanya karena mereka sedang bekerja di luar negeri,” ujarnya.
Ia menambahkan, perlindungan hak pilih tidak dapat dipisahkan dari kualitas demokrasi. Akurasi data pemilih menjadi salah satu prasyarat untuk memastikan setiap warga negara yang memenuhi ketentuan memiliki kesempatan yang setara dalam menggunakan hak politiknya.
Menurut Yusri, perhatian terhadap pekerja migran perlu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika tahapan pemilu memasuki masa pemungutan suara.
Melalui koordinasi dengan BP3MI Aceh, KIP Banda Aceh berharap terbangun kerja sama berkelanjutan untuk memperkuat pendataan sekaligus memastikan hak konstitusional pekerja migran tetap terlindungi.
“Di mana pun warga negara berada, hak pilihnya tetap harus dihormati dan dilindungi sepanjang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Batas geografis tidak boleh menjadi alasan terabaikannya hak konstitusional warga negara,” jelas Yusri. (*)
