Delapan bulan setelah banjir, sebagian besar pelaku UMKM yang ditemui mengaku usaha mereka sudah kembali berjalan, tapi belum sepenuhnya pulih.
Bunyi ketukan alat pemecah melinjo mengisi salah satu hunian sementara di Kompleks Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Muliana (46) duduk di sana, memecah melinjo satu per satu untuk diolah jadi emping.
Sepintas terlihat sepele. Tapi dari situlah tambahan uang belanja keluarganya datang. Ia mengerjakannya di sela menjaga kios kelontong, mengurus rumah, dan membesarkan lima anak. Suaminya, Muzakar, menarik becak. Penghasilannya yang, katanya, kadang tidak cukup.
“Kalau saya mengetok melinjo, hasilnya bisa membantu membeli kebutuhan seperti cabai,” kata Muliana saat sitemui, Sabtu (20/7/2026).
Rumah mereka tidak sampai hancur diterjang banjir, tetapi lumpur dan kayu besar memenuhi rumah. Kini, ia tinggal di huntara bersama suami dan lima anaknya. Saat panas, hunian terasa gerah menyengat.
Ketika hujan dan angin kencang, bangunan masih cukup aman, meski sejumlah barang di sekitar huntara dapat beterbangan. Warga mengandalkan sumur bor untuk air bersih, tetapi pasokan bisa terganggu ketika mesin Sanyo rusak.
Bantuan pemerintah yang sebelumnya beberapa kali diterima keluarga Muliana juga sudah berhenti. Salah satunya berupa beras 20 kilogram. Untuk modal usaha maupun peralatan kerja, ia belum pernah menerima bantuan. Alat membuat emping yang sebelumnya dimiliki keluarga ikut hanyut terbawa banjir.
Alat untuk mengetok melinjo yang digunakan Muliana kini merupakan pinjaman dari orang lain. Meski begitu, ia tak patah arang dan tetap melanjutkan usaha empingnya. Pesanan pun berdatangan. Muliana mendapat bayaran sekitar Rp22 ribu untuk setiap bambu melinjo yang dikerjakannya.
Dalam sehari, ia biasanya mampu mengerjakan sekitar dua setengah bambu, bergantung pada waktu yang terbagi antara mengetok melinjo, menjaga kios dan mengurus rumah.
Dua dari lima anaknya telah menyelesaikan sekolah, sementara dua lainnya masih duduk di bangku SD dan SMA dan satu anak berusia empat tahun.
“Penghasilan suami dan penghasilan dari saya bantu-bantu ini kami cukup-cukupkan untuk kebutuhan sehari-hari. Anak saya lima, jadi memang harus pintar-pintar mengatur,” ujarnya.
Kisah kehilangan alat kerja juga dialami Nurbaiti atau Kak Bet, 43 tahun, di Gampong Pante Beureune, Kecamatan Meurah Dua. Selama hampir 20 tahun, bordir menjadi keterampilan sekaligus sumber penghasilannya. Setelah suaminya meninggal pada 2024, usaha itu menjadi salah satu penopang kebutuhan dirinya dan dua anaknya yang berusia 15 dan 12 tahun.
Kehilangan alat kerja juga memaksa perempuan lain mencari cara berbeda untuk mempertahankan penghasilan. Takdirini atau Rini, 49 tahun, memilih memulai kembali usaha dari teras rumah. Sebelum bencana, ia mengelola kantin SDIT An-Nur dan menerima pesanan makanan. Setelah banjir merendam rumah hingga sekitar dua meter, ia membuka warung kecil bernama Cinderella.
Warung yang baru berjalan sekitar dua pekan itu menjual mi instan, minyak goreng, sabun, telur, air mineral dan kebutuhan sehari-hari. Modal berasal dari pinjaman kecil dan bantuan anak-anaknya. Keuntungan penjualan kembali digunakan untuk menambah stok.
“Saya ingin tahu cara mengatur keuangan yang benar, supaya usaha ini bisa tumbuh dan terus bertahan,” katanya.
Melihat kondisi yang dialami perempuan pascabanjir di Aceh, peserta program Sustainability Journalism Fellowship bertajuk “Journalist as Changemakers: Driving Sustainability Through Stories and Action” turun langsung ke lapangan. Program yang didukung CIMB Niaga dan Institute of Indonesia Journalism (IIJ) ini mempertemukan 18 perempuan pelaku UMKM lewat sharing session bersama Rumoh UMKM Pidie Jaya.
Aksi ini bukan cuma soal mendengar cerita. Selain ingin menggali kebutuhan riil para penyintas, jurnalis juga ingin memvalidasi temuan awal sekaligus menyambungkan para perempuan ini dengan jejaring pendamping usaha.
Sambil berbagi pengalaman, peserta diajak mengisi asesmen Pohon Harapan, mendapat sosialisasi legalitas usaha, sampai belajar praktik promosi digital sederhana lewat foto produk dan konten di ponsel masing-masing.
Dari sesi mengisi Pohon Harapan itu, jawaban yang muncul ternyata hampir serupa dengan apa yang sudah didengar dari wawancara sebelumnya. Bahkan, sebagian peserta baru tahu soal pentingnya legalitas usaha lewat pertemuan ini.
Rumoh UMKM pun menyatakan siap mendampingi. Setelah kegiatan usai, lahir jejaring antar-pelaku UMKM lewat grup WhatsApp ruang kecil untuk saling berbagi informasi dan bersilaturahmi. Kebutuhannya tetap sama, pendampingan usaha, promosi digital, legalitas, akses pasar, dan permodalan.
Delapan bulan setelah banjir, sebagian besar pelaku UMKM yang ditemui mengaku usaha mereka sudah kembali berjalan, tapi belum sepenuhnya pulih. Modal dan peralatan masih terbatas, sebagian belum terbiasa mencatat keuangan, berpromosi secara digital, atau memperluas akses pasar.
Yang mereka butuhkan, kata peserta, bukan bantuan yang datang sesaat lalu hilang tapi pendampingan yang benar-benar berkelanjutan. Persoalan tersebut terjadi dalam skala lebih luas. Pengembang Kewirausahaan Madya Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Saiful Bahri, mengatakan sebanyak 108.858 UMKM dari 18 kabupaten/kota terdampak langsung bencana. Hampir 99 persen merupakan usaha mikro dan sektor kuliner menjadi salah satu yang paling banyak terdampak.
“Untuk data sementara yang sudah disampaikan dari 18 kabupaten/kota yang terdampak, yang masuk ke dinas provinsi ada 108.858 UMKM yang benar-benar terdampak secara langsung,” kata Saiful kepada Waspadaaceh.com, Kamis (12/08/2026).
Menurut Saiful, validitas data menjadi tantangan karena pendataan dilakukan pemerintah kabupaten dan kota sebelum menjadi dasar pengajuan bantuan ke pemerintah pusat. Pemerintah Aceh telah melakukan pelatihan, pendampingan, sosialisasi pembiayaan serta mendorong UMKM memanfaatkan KUR dengan suku bunga 0 persen dan menjadi pemasok program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, bantuan modal langsung masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Dinas Koperasi dan UKM Aceh juga menerima sekitar 1.000 proposal bantuan peralatan setiap tahun untuk usaha kuliner, laundry, bengkel, fashion hingga menjahit. Keterbatasan anggaran membuat seluruh proposal belum dapat dipenuhi.
Dalam konteks perempuan, pendataan UMKM terdampak belum memilah pelaku usaha berdasarkan jenis kelamin. Saiful mengatakan pemerintah memprioritaskan pelaku usaha yang terdampak tanpa membedakan perempuan atau laki-laki.
Namun, Dinas Pemberdayaan Perempuan beberapa kali meminta data pelaku usaha perempuan, termasuk perempuan kepala keluarga, untuk membuka peluang program khusus berupa bantuan peralatan dan pendampingan.
Riset Flower Aceh: Perempuan Pikul Beban Terberat Pascabencana
Sejarah bencana di Aceh juga merupakan sejarah tentang ketangguhan perempuan. Konflik, tsunami, gempa, banjir, hingga bencana hidrometeorologi telah berulang kali mengubah kehidupan masyarakat. Dalam situasi tersebut, perempuan bertahan sekaligus menjaga keluarga tetap berjalan. Namun, ketangguhan perempuan tidak berarti beban mereka menjadi lebih ringan.
Pasca bencana, persoalan perempuan tidak berhenti ketika air surut. Krisis air bersih dapat menambah pekerjaan perawatan di rumah. Lumpur dan debu meninggalkan pekerjaan pembersihan yang harus ditangani. Hilangnya sumber penghasilan keluarga dapat membuat perempuan mengambil peran tambahan untuk mempertahankan ekonomi rumah tangga.
Flower Aceh menemukan gambaran tersebut melalui Rapid Gender Assessment di beberapa kabupaten terdampak di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Tengah. Sebanyak 94,17 persen pekerjaan perawatan masih dilakukan perempuan.
Direktur Flower Aceh, Riswati, mengatakan Rapid Gender menemukan 94,17 persen pekerjaan perawatan masih dilakukan perempuan atau istri.
“Ini menunjukkan beban pemulihan di tingkat keluarga masih sangat bertumpu pada perempuan,” kata Riswati.
Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa dampak bencana tidak berhenti pada kerusakan fisik, tetapi berlanjut dalam pekerjaan perawatan sehari-hari.
Ketika akses air bersih terganggu, rumah dipenuhi lumpur dan debu, atau sumber penghasilan keluarga terhenti, perempuan tetap harus memastikan kebutuhan anggota keluarga terpenuhi.
Namun, besarnya beban tersebut belum sejalan dengan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. “Hanya 44 persen responden yang pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Ini menunjukkan perempuan masih minim dilibatkan dalam menentukan kebijakan pemulihan pascabencana.”
Data terpilah juga masih menjadi persoalan dalam penanganan pascabencana. Data berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas, dan kebutuhan khusus diperlukan agar dampak dan kebutuhan tiap kelompok dapat dipetakan secara tepat, sehingga bantuan dan pemulihan tidak disamaratakan serta kelompok rentan tidak terlewat.
Persoalan data juga disampaikan Ketua Pusat Riset Gender sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Dr. Ria Fitri. Menurutnya, hingga kini belum ada program pemerintah yang secara khusus menangani bencana dengan perspektif gender. Ia mengatakan kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam kondisi bencana tidak selalu sama.
“Data itu sangat penting. Jangan sampai nanti bantuan itu ada, tapi kemudian bantuan itu tidak sampai ke sasarannya,” kata Ria.
Ria mengatakan pemetaan kebutuhan perlu dilakukan langsung kepada korban agar bantuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
“Mapping terhadap kebutuhan-kebutuhan itu langsung ditanyakan langsung kepada si korban,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah memperkuat koordinasi dengan organisasi masyarakat sipil dan gerakan perempuan yang telah melakukan pendataan serta pendampingan.
Bagi Muliana dan perempuan lainnya, bangkit bukan berarti sekadar mampu kembali bekerja. Mereka ingin memiliki kesempatan untuk menentukan bagaimana kehidupan keluarganya dibangun kembali. Sebab, jika perempuan diminta menjadi penyangga ketika bencana datang, mereka juga harus diberi ruang untuk menentukan ke mana pemulihan diarahkan. (*)
-
Liputan ini merupakan bagian dari program Sustainability Journalism Fellowship (SJF) 2026 “Journalist as Changemakers: Driving Sustainability Through Stories and Action”, yang didukung oleh CIMB Niaga dan Institute of Indonesia Journalism (IIJ).
