Banda Aceh (Waspada Aceh) – Posko Wilayah Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Aceh membuka peluang bagi pemerintah kabupaten/kota mengusulkan tambahan program pemulihan sektor pertanian, sistem pengairan, dan daerah aliran sungai (DAS) melalui skema Instruksi Presiden (Inpres).
Langkah itu dilakukan agar kebutuhan rehabilitasi yang belum masuk dalam rencana induk (Renduk) dapat segera ditangani.
Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA, mengatakan usulan tersebut dapat diajukan karena ruang dalam skema Inpres masih tersedia untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir bandang di Aceh.
“Kalau masih ada pekerjaan yang belum masuk dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, silakan diidentifikasi oleh bupati dan wali kota untuk diusulkan melalui Inpres. Skemanya masih terbuka,” kata Safrizal usai Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Sektor Pertanian, Sistem Pengairan, dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pascabencana di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Jumat (7/8/2026).
Menurut Safrizal, usulan tersebut nantinya akan dilaksanakan bersamaan dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah memiliki alokasi anggaran sesuai rencana induk pemulihan.
FGD tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan lintas kementerian dan perguruan tinggi yang digelar dua pekan lalu. Kali ini pembahasan difokuskan pada percepatan pemulihan sektor pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi, dan pemulihan DAS dengan melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota terdampak, TNI, Polri, serta perguruan tinggi.
Safrizal menyebut perkembangan rehabilitasi sektor pertanian menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, terutama pada lahan sawah dengan kategori kerusakan ringan dan sedang. Namun, masih terdapat sejumlah kendala, terutama dalam pemulihan jaringan irigasi dan pemenuhan pasokan air ke areal persawahan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah akan melibatkan berbagai pihak, termasuk kelompok tani dan TNI, dalam pelaksanaan rehabilitasi sawah. Mekanisme pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kesepakatan antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Selain rehabilitasi lahan pertanian, TNI juga terus dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur darurat, seperti jembatan gantung, jembatan Bailey, jembatan perintis, hingga jembatan Amko di sejumlah wilayah terdampak. Menurut Safrizal, pekerjaan tersebut masih terus berlangsung hingga saat ini.
Dalam kesempatan itu, Safrizal juga mengungkapkan rehabilitasi sawah tahap pertama telah mencapai sekitar 53 persen. Pemerintah kini menyiapkan tahap kedua dengan menggandeng perguruan tinggi di Aceh untuk mempercepat survei, investigasi, dan penyusunan Survey, Investigation and Design (SID), sehingga proses konstruksi dapat segera dimulai.
“Kami berharap penyusunan SID bisa diselesaikan lebih cepat sehingga pekerjaan konstruksi di lapangan dapat segera dilaksanakan,” ujarnya.
Sementara itu, untuk sawah yang mengalami kerusakan berat, pemerintah masih mengkaji sejumlah alternatif penanganan. Di antaranya mengalihfungsikan lahan menjadi kebun atau sawah kering, serta membuka sawah baru sebagai pengganti. Pemerintah juga akan melakukan kajian kesuburan tanah sebelum menentukan komoditas yang akan dikembangkan agar program tersebut tidak gagal.
FGD yang diselenggarakan Posko Wilayah Satgas PRR Pascabencana Aceh itu bertujuan memperkuat kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian, sistem pengairan, dan DAS pascabencana di Aceh. Forum tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk menyusun rencana aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. (*)
