Banda Aceh (Waspada Aceh) – Upaya Pemerintah Aceh mengatasi antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) mulai menunjukkan hasil. PT Pertamina Patra Niaga meningkatkan penyaluran BBM ke Aceh di atas kondisi normal sebagai langkah mempercepat pemulihan pasokan di sejumlah SPBU.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan penambahan pasokan tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara Pemerintah Aceh dan Pertamina. Informasi itu disampaikan berdasarkan laporan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.
“Gubernur meminta laporan perkembangan setiap saat karena ingin persoalan ini segera teratasi. Antrean BBM telah menyulitkan masyarakat dan harus segera ditangani,” kata Nurlis di Banda Aceh, Selasa (4/8/2026).
Berdasarkan laporan tersebut, Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal meningkatkan penyaluran BBM jenis gasoil hingga 120,4 persen dan gasoline sebesar 109 persen dibandingkan penyaluran normal.
Penambahan pasokan itu disampaikan Sales Branch Manager Aceh I Fuel Pertamina Patra Niaga Retail Aceh, Ferdi Fajrian Adicandra, dalam rapat koordinasi bersama Tim Pemerintah Aceh yang dipimpin Asisten II Setda Aceh, Teuku Robby Izra, di Kantor Gubernur Aceh, Senin (3/8/2026).
Selain meningkatkan pasokan, Pertamina bersama Pemerintah Aceh dan aparat penegak hukum juga melakukan inspeksi ke sejumlah SPBU untuk memantau ketersediaan stok sekaligus menertibkan penyaluran BBM bersubsidi.
Pengawasan difokuskan pada kendaraan yang diduga menggunakan tangki modifikasi maupun praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Di sisi lain, sejumlah SPBU mulai menempatkan petugas marshalling guna mengatur antrean kendaraan agar tidak mengganggu arus lalu lintas.
Pengaturan jadwal operator juga dilakukan pada jam-jam sibuk, sementara Fuel Terminal di Aceh menambah jam operasional pada hari Minggu untuk menjaga ketersediaan stok.
SPBU juga diminta tetap siaga menerima distribusi BBM di luar jam operasional sebagai upaya membangun cadangan stok sebelum disalurkan kepada konsumen pada hari berikutnya.
Koordinasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) juga dilakukan agar kendaraan angkutan umum memperoleh prioritas pengisian.
Sementara itu, Dinas Perhubungan Aceh tengah melakukan konsolidasi data kendaraan yang terdaftar di Samsat guna mengantisipasi penggunaan nomor polisi yang tidak terdaftar.
Pemerintah Aceh juga menyiapkan surat edaran gubernur terkait prioritas pengisian BBM bersubsidi bagi angkutan umum dan angkutan barang berpelat kuning.
“Selain itu, Pemerintah Aceh akan membentuk Tim Satgas Gabungan Penertiban Penyaluran BBM di Provinsi Aceh,” ujar Nurlis.
Menurutnya, langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kelancaran distribusi logistik dan mobilitas masyarakat sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan di tengah meningkatnya kebutuhan BBM.
Pemerintah Aceh, lanjut Nurlis, akan terus melakukan evaluasi bersama Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Organda, dan instansi terkait untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tetap lancar.
Ia juga mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi. (*)
