Kualasimpang (Waspada Aceh) – Pemerintah Aceh mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.
Komitmen itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Gubernur Aceh bersama Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, di Kantor Koramil 08/Rantau, Senin (13/7/2026). Pertemuan turut dihadiri unsur TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, DPRK Aceh Tamiang, Bappeda, serta sejumlah kepala satuan kerja perangkat kabupaten.
Rapat membahas evaluasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, terutama percepatan penanganan infrastruktur vital yang mengalami kerusakan. Perbaikan tersebut dinilai penting untuk mengembalikan fungsi pelayanan publik sekaligus menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menyoroti percepatan pemulihan ekonomi warga terdampak. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berkomitmen agar setiap program pemulihan berjalan tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Bupati Aceh Tamiang mengusulkan agar normalisasi sungai di sejumlah titik rawan banjir segera dilakukan. Langkah itu dinilai mendesak sebagai upaya mitigasi menghadapi musim penghujan sekaligus mengurangi potensi banjir yang kerap melanda kawasan tersebut.
Bupati juga meminta percepatan rehabilitasi dan pembangunan kembali gedung-gedung perkantoran pemerintah yang rusak akibat bencana. Menurutnya, pemulihan fasilitas pemerintahan menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan optimal.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wakil Gubernur Aceh menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, TNI, Polri, Kejaksaan, DPRK, serta instansi terkait agar seluruh program pemulihan dapat diselesaikan sesuai target.
Wakil Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan mengawal setiap tahapan rehabilitasi maupun rekonstruksi. Dengan kerja sama yang solid, proses pemulihan di Aceh Tamiang diharapkan berlangsung lebih cepat sehingga masyarakat segera merasakan kembali manfaat pembangunan dan pelayanan publik yang optimal. (*)
