Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pemerintah Aceh mendeklarasikan Gerakan Nasional Migran Aman sebagai upaya memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) asal Aceh. Masyarakat pun diingatkan agar tidak tergiur tawaran kerja ilegal melalui calo.
Kick off Gerakan Nasional Migran Aman digelar di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Senin (18/5/2026). Kegiatan berlangsung serentak secara nasional dan terhubung dengan pusat.
Acara ditandai dengan deklarasi bersama dan penandatanganan komitmen lintas instansi provinsi maupun kabupaten/kota.
Gerakan Nasional Migran Aman (GNMA) yang dicanangkan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI/BP2MI) pada 18 Mei 2026 merupakan upaya memperkuat migrasi pekerja yang aman, legal, dan terampil, sekaligus mencegah penempatan ilegal serta meningkatkan perlindungan bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Peserta terlebih dahulu mengikuti peluncuran nasional secara virtual yang dipimpin Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin.
Dalam arahannya, Mukhtarudin menegaskan Presiden RI meminta pemerintah memperkuat perlindungan pekerja migran sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri hingga kembali ke tanah air.
“Pekerja migran bukan sekadar angka statistik, tetapi pejuang ekonomi keluarga yang bekerja keras di negeri orang demi masa depan yang lebih sejahtera,” kata Mukhtarudin.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data Bank Indonesia, remitansi pekerja migran Indonesia pada 2025 mencapai Rp288 triliun. Menurut dia, angka tersebut menunjukkan kontribusi besar PMI terhadap perekonomian nasional.
“Dari remitansi yang mereka kirimkan, desa-desa tumbuh, usaha kecil berkembang, dan harapan baru lahir di berbagai daerah,” ujarnya.
Mukhtarudin menambahkan remitansi tidak boleh dipandang sekadar uang kiriman, melainkan harus menjadi kekuatan ekonomi produktif yang mampu menciptakan kesejahteraan berkelanjutan.
Ia menyebut banyak purna PMI kembali ke daerah dengan membawa pengalaman, keterampilan, dan modal usaha yang kemudian dikembangkan di sektor pertanian, kuliner, industri kreatif hingga pendidikan.
“Inilah yang kami sebut brain circulation, ketika migrasi aman mampu melahirkan kemandirian dan kesejahteraan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Mukhtarudin memaparkan lima strategi utama Gerakan Nasional Migran Aman, yakni penyebaran informasi, mitigasi risiko dan deteksi dini di wilayah rawan, kolaborasi lintas sektor, edukasi melalui desa migran emas, serta pelibatan purna PMI sebagai agen perubahan di komunitas.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Akmil Husen, mengatakan tingkat pengangguran terbuka di Aceh masih mencapai 5,5 persen dan diperparah dampak bencana hidrometeorologi.
Menurut dia, kondisi tersebut mendorong banyak masyarakat memilih bekerja ke luar negeri, termasuk ke Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja hingga Vietnam.
“Aceh saat ini menjadi salah satu daerah pengirim pekerja migran ke luar negeri. Karena itu, kita mendukung migran aman agar masyarakat bekerja secara prosedural, aman dan terlindungi,” kata Akmil.
Ia menyoroti masih maraknya keberangkatan nonprosedural dari Aceh yang berujung persoalan hukum hingga deportasi.
“Jangan tergiur bujuk rayu calo. Pastikan resmi, memiliki visa kerja, perjanjian kerja dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Akmil menyebut pemerintah bersama BP3MI Aceh akan memperkuat edukasi dan sosialisasi hingga ke desa-desa untuk mencegah masyarakat terjebak tawaran kerja ilegal.
“Sekarang banyak perusahaan ilegal menjanjikan gaji besar tanpa proses. Padahal itu membahayakan pekerja migran kita sendiri,” katanya.
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Aceh, Siti Rolijah, mengatakan mayoritas PMI asal Aceh masih berangkat secara nonprosedural.
“Kalau berdasarkan data, rata-rata bisa mencapai sekitar 300 ribu per tahun. Jumlah yang bermasalah akibat penempatan ilegal justru lebih banyak dibanding yang berangkat resmi,” kata Siti.
Ia menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir terdapat sekitar 500 PMI asal Aceh yang dipulangkan dari berbagai titik perbatasan dan daerah transit.
Negara tujuan pekerja migran asal Aceh didominasi Malaysia, Brunei Darussalam, Jepang, Jerman dan kawasan Timur Tengah.
Siti menegaskan migrasi aman bukan sekadar slogan, melainkan gerakan bersama untuk memastikan masyarakat bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi.
“Sekarang proses resmi itu mudah. Pemerintah sudah menyediakan kanal informasi dan layanan resmi yang dapat diakses masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, BP3MI bersama pemerintah daerah juga terus memperkuat pemberdayaan bagi PMI purna melalui pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha agar mereka dapat membuka lapangan kerja di daerah asal.
Gerakan Nasional Migran Aman merupakan agenda nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia untuk memperkuat perlindungan pekerja migran serta mencegah praktik migrasi nonprosedural dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). (*)
