Banda Aceh (Waspada Aceh) – Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA mengatakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh saat ini masih berada dalam tahap darurat sehingga sejumlah pekerjaan dilakukan secara bersamaan di berbagai wilayah terdampak.
Hal itu disampaikan Safrizal saat menjadi keynote speaker dalam Workshop Kreator Informasi Lokal: Mengemas Narasi Pemulihan Lewat Konten Kreatif Digital yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital di Banda Aceh, Selasa (12/5/2026).
Menurut Safrizal, pemerintah saat ini sedang membangun sekitar 27.000 unit rumah bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh.
Pembangunan hunian tetap (huntap) dilakukan di sejumlah titik relokasi maupun di atas lahan milik warga yang telah diverifikasi.
“Statusnya masih tahap pascabencana darurat. Jadi banyak pekerjaan dilakukan bersamaan, mulai dari hunian sementara, huntap, perbaikan sawah, jalan, hingga jembatan,” kata Safrizal.
Ia menjelaskan, sebagian huntap sudah mulai ditempati warga, sementara sebagian lainnya masih dalam proses pembangunan bertahap.
Safrizal menyebut pembangunan rumah dalam jumlah besar membutuhkan material yang sangat banyak. Satu unit rumah sederhana, kata dia, memerlukan sekitar empat kubik batu bata.
“Kalau 27.000 rumah dikali kebutuhan material per rumah, tentu jumlahnya sangat besar. Ini yang kadang menjadi tantangan dalam distribusi dan produksi material,” ujarnya.
Selain pembangunan rumah, pemerintah juga membangun jembatan darurat atau jembatan bailey untuk membuka akses ke wilayah terdampak.
Namun, proses pengadaan dan distribusi jembatan tersebut membutuhkan waktu karena sebagian didatangkan dari luar daerah.
Menurut Safrizal, kondisi geografis dan distribusi logistik menjadi faktor yang memengaruhi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan.
Ia juga menilai masyarakat Aceh relatif lebih memahami proses pemulihan pascabencana karena memiliki pengalaman menghadapi tsunami pada 2004.
“Pengalaman itu membuat masyarakat lebih memahami bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan tahapan dan waktu,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Safrizal meminta media dan kreator digital menyampaikan informasi kebencanaan berdasarkan data yang telah terverifikasi agar tidak memunculkan persepsi keliru di masyarakat.
Pemerintah, lanjut dia, sedang menyiapkan sistem informasi terpusat hingga tingkat kabupaten/kota agar perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diakses media dan masyarakat secara berkala. (*)
