Sering kali, makna terbentuk dari gerak tangan yang fasih, tatapan mata yang saling menyapa, dan raut wajah yang berbicara lebih dari sekadar kata.
Lumpur kering masih melekat di halaman rumah Zulfadhli di Gampong Dayah Timu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (28/3/2026). Jejak dahsyat banjir bandang yang menerjang wilayah itu pada akhir November 2025 belum sepenuhnya terhapus oleh waktu.
Di depan hunian sederhana itu, pria berusia 28 tahun yang akrab disapa Fadly menyambut dengan anggukan lembut dan senyum tipis. Tanpa kata-kata, kedua tangannya bergerak lincah menyusun bahasa isyarat.
“Saya Fadly, teman tuli,” ucapnya dalam sunyi.
Percakapan pun berlangsung. Sesekali ia menuliskan pesan di layar ponsel, namun sebagian besar makna disampaikan lewat gerak dan ekspresi yang penuh arti.
“Saya ingin membantu,” tulisnya singkat, lalu menambahkan, “Mereka yang tidak sanggup menjangkau bantuan sendiri.”
Zulfadhli adalah seorang penyandang disabilitas tuli. Banjir bandang yang melanda Pidie Jaya pada 26 November 2025 tidak hanya merendam rumah dan merusak harta benda, melainkan juga menyingkap kembali celah sistem yang lama: tidak semua korban memiliki akses yang setara terhadap pertolongan.
Fadly memahami hal itu dari pengalaman hidupnya sendiri. Dalam situasi bencana, distribusi bantuan lazimnya terpusat di posko. Mekanisme ini mungkin berjalan efektif bagi sebagian orang, namun bagi penyandang disabilitas, lansia, dan mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas, sering kali menjadi tembok pemisah yang membuat mereka tertinggal.
Lulusan SMALB Kota Jantho angkatan 2015 ini sadar betul, di tengah pusaran bencana, ada mereka yang tak mampu berjalan jauh, tak bisa berkomunikasi dengan petugas, dan bahkan ada yang namanya tak pernah tercatat dalam data penerima manfaat.
Maka, ia tidak memilih untuk menunggu. Bersama jaringan kecil sesama penyandang disabilitas dan komunitas Children, Youth & Disabilities for Change (CYDC), Fadly bergerak menyusuri gampong demi gampong, mendatangi mereka yang “tak terlihat” oleh sistem.
Ia mengetuk pintu, menyapa dengan isyarat, dan mencatat setiap kebutuhan. Baginya, tugas bukan sekadar menyalurkan logistik, melainkan memastikan tidak ada satu pun penyintas yang terabaikan.
Sejak lahir, anak bungsu dari lima bersaudara ini telah hidup berdampingan dengan keterbatasan pendengaran dan wicara. Kini, ia tinggal bersama ibunda tercinta, Kamariah A. Gani (60), yang sejak dua dekade silam, setelah kepergian sang suami pascatsunami, mengemban peran sebagai kepala rumah tangga. Keempat kakaknya telah merantau, menyisakan ibu dan anak bungsu ini saling menguatkan di Pidie Jaya.
Fadly sebenarnya menyimpan cita-cita mulia untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, beban ekonomi pascabencana memaksa mimpi itu untuk ditunda. Justru dari kesadaran akan keterbatasan itulah semangatnya untuk bergerak semakin membara.
Meski namanya sendiri tak tercatat dalam daftar penerima bantuan resmi, posisinya sebagai Ketua Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Cabang Pidie Jaya memberinya akses luas ke pelosok desa. Ia mampu memetakan siapa saja yang absen dari catatan administrasi pemerintah.
Baginya, menolong tidak selalu harus diukur dengan lembaran rupiah. Tetes keringat dan curahan tenaga pun bisa menjadi penyambung kehidupan bagi sesama.
Selain mendistribusikan kebutuhan dasar, Fadly juga dengan tulus membagikan keahliannya merakit sistem penyaringan air dan menginstalasi Penampungan Air Hujan (PAH) bagi warga yang kesulitan mendapatkan akses air bersih pascabanjir.
Bantuan yang Buta Inklusivitas
Dalam penanganan pascabencana, jalan berlumpur dan jarak yang jauh ternyata bukanlah halangan terbesar. Tantangan sesungguhnya justru terletak pada sistem yang kerap kali “buta” terhadap prinsip inklusivitas.
Selama ini, bantuan sering kali didistribusikan dengan pola seragam, mengabaikan fakta bahwa kelompok disabilitas memiliki kebutuhan yang spesifik dan berbeda. Tongkat penuntun, kursi roda, hingga alat bantu dengar yang hanyut ditelan banjir, sering kali luput dari daftar ganti rugi atau perhatian pihak berwenang.
Paradigma lama yang menempatkan penyandang disabilitas hanya sebagai objek pasif penerima santunan, mulai diruntuhkan oleh langkah Fadly. Ia membuktikan bahwa empati mampu melampaui sekat-sekat birokrasi. Gerakan akar rumputnya perlahan tumbuh menjadi ruang solidaritas di mana para penyintas saling membalut luka.
Salah satu bukti nyata terlihat saat ia berkunjung ke kediaman Sri Wahyuni, seorang ibu tiga anak di Desa Pante Beureune yang juga penyandang disabilitas. Sri sering kali merasa kecewa karena namanya kerap dicoret dari daftar bantuan, lantaran sistem pembagian yang hanya berbasis dokumen Kepala Keluarga, tanpa melihat kebutuhan individu di dalamnya. Berkat jaringan yang dimiliki Fadly, Sri akhirnya dapat terhubung dengan donatur independen yang peduli.
Kepedulian Fadly juga menjangkau Ina Mauliza (26), sesama teman tuli asal Desa Beringen yang kini tinggal di hunian sementara. Berjuang hidup bersama neneknya setelah ayahnya wafat dan ibunya merantau, Ina menemukan harapan baru lewat perhatian yang diberikan Fadly.
Menggugat Sistem yang Belum Adil
Kisah Sri, Ina, dan puluhan penyintas lainnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Kebutuhan mereka bukan hanya soal sembako, melainkan soal pengakuan hakikat dan keterlibatan aktif dalam pemulihan.
Pihak berwenang pun mulai mengakui adanya celah dalam sistem mitigasi. Analis Kebencanaan Ahli Madya Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Fazli, mengakui bahwa implementasi kebencanaan yang inklusif masih terkendala banyak hal.
Salah satu titik lemah utamanya adalah data kelompok rentan yang belum terintegrasi dengan baik. Ketika darurat melanda, absennya pemetaan rinci by name by address sering kali berujung pada kekacauan distribusi dan terabaikannya kebutuhan alat bantu khusus.
Lebih jauh, infrastruktur evakuasi dan desain hunian sementara dinilai masih jauh dari standar aksesibilitas yang layak. Fazli menegaskan, hingga saat ini instansinya belum memiliki alokasi anggaran khusus yang dikhususkan untuk pemenuhan hak disabilitas saat bencana terjadi.
Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh, Isnandar, menyoroti tantangan di lapangan. Berdasarkan data, terdapat 20.508 penyandang disabilitas di Aceh, namun angka ini sering kali tidak akurat karena minimnya pemahaman aparat desa dalam mengklasifikasikan jenis-jenis disabilitas secara berkala.
Di atas kertas, Aceh sebenarnya telah memiliki payung hukum yang progresif, yakni Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Namun, Ketua CYDC Pidie Jaya, Fajrillah, menilai regulasi tersebut masih belum maksimal diimplementasikan karena aturan teknis turunannya yang belum rampung. Ia menekankan pentingnya melibatkan kelompok disabilitas sebagai subjek perancang kebijakan sejak awal, bukan hanya menjadi objek saat bencana terjadi.
Kini, berbulan-bulan setelah air surut, proses pemulihan di Pidie Jaya masih berjalan perlahan. Tidak semua rumah telah tegak kembali, tidak semua data terekam sempurna, dan tidak semua kebutuhan telah terjawab.
Namun, dedikasi yang ditunjukkan oleh Fadly telah mengajarkan satu pelajaran yang sangat berharga: solidaritas sejati tidak selalu lahir dari tangan yang memiliki kelebihan harta, melainkan sering kali mekar dari hati mereka yang paling memahami arti keterbatasan, dan memilih untuk berbagi kekuatan demi sesama. (*)
- Reportase ini merupakan bagian dari Program Fellowship yang didukung Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.
