Banda Aceh (Waspada Aceh)- Warga di kawasan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya terus bersuara mendesak pemerintah untuk menghentikan rencana pertambangan di wilayah tersebut.
Hal itu disampaikan, karena kini hutan Beutong tersebut menjadi incaran oleh salah satu perusahan tambang. Generasi muda Beutong Ateuh Banggalang dan Perempuan Beutong Bersatu (PBB) yang merupakan kelompok masyarakat setempat, mengungkapkan aspirasi mereka dalam konferensi pers di Kantor Walhi Aceh, Rabu (16/8/2023).
Tokoh masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, Tgk Diwa Laksana, secara tegas mengatakan bahwa hadirnya pertambangan emas hanya akan merusak kelestarian hutan dan lingkungan Beutong.
“Saat ini sudah nampak gerakan lain, seperti sebelumnya. Jangan sampai mahasiswa berdarah kembali karena mempertahankan kami,” tuturnya.
Tgk Diwa juga menyoroti di wilayah mereka terdapat situs sejarah dan mereka meminta kawasan Beutong Ateuh Benggalang dijadikan sebagai kawasan pelestarian situs sejarah penting di Aceh. Selain itu, wilayah mereka juga memiliki potensi alam yang kaya, terutama dalam hal pertanian dan perkebunan.
Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dan perkebunan di wilayah tersebut.
“Kami tidak butuh tambang, kami ingin peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan sektor pertanian di wilayah kami. Hadirnya tambang justru akan merusak hutan dan lingkungan,” tegas Tgk Diwa Laksana.
Masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, kata Tgk Diwa, juga meminta pemerintah untuk memberikan edukasi terkait hak-hak lingkungan hidup dan pelestarian lingkungan kepada masyarakat Beutong Ateuh Banggalang. Mereka juga meminta dukungan untuk pembentukan program kampung iklim dan perhutanan sosial melalui skema hutan desa di daerah mereka.
Dalam kesempatan yang sama, ketua Generasi Beutong Ateuh Banggalang, Zakaria, mengungkapkan pihaknya juga sudah menyampaikan aspirasinya kepada Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki. Kata dia, Pj Gubernur telah merespons aspirasi mereka dengan baik.
“Kalau masyarakat nggak sepakat jangan dipaksakan keberadaan tambang itu,” sebut Zakaria sebagaimana yang disampaikan Pj Gubernur.
Sementara itu, Deputi Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nasir, menyatakan, aspirasi warga ini untuk solusi jangka panjang. Rencana mendatangkan perusahaan tambang emas dengan alasan agar masyarakat Beutong Ateuh makmur dan sejahtera, bukan alasan yang tepat.
Pihaknya juga mendesak pemerintah untuk segera menghilangkan Beutong Ateuh Banggalang dari peta potensi pertambangan Aceh.
“Jika ini tercapai, maka Beutong tidak akan terlihat lagi dalam peta tambang,” katanya.
Nasir juga menambahkan bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan melalui inovasi pertanian dan perkebunan, bukan melalui pertambangan. Ia menekankan pentingnya mendampingi masyarakat dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan.
“Disana ada komoditas nilam, serai, kemiri,
selama ini masyarakat hanya menjual mentah. Bagaimana pemerintah mencanangkan ada produk turunan dari komoditas tersebut,” jelasnya. (*)
