Jakarta — Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, menghadiri acara puncak peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia (Hakordia) 2019, Senin (9/12/2019) di Gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Selain Aminullah, Hakordia ini juga dihadiri sejumlah kepala daerah, yakni para gubernur, bupati/wali kota se-Indonesia yang diundang oleh lembaga anti rasuah tersebut.
Hari Anti Korupsi Dunia tahun 2019 yang digelar di Gedung Penunjang Lantai III dihadiri Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin, Menkopolhukam, Mahfud MD, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan sejumlah menteri lainnya. Tampak hadir juga Ketua KPK terpilih Firli Bahuri dan Ketua KPK yang lama, Agus Rahardjo.
Bagi Wali Kota Aminullah, Harkodia ini menjadi momentum bagi seluruh bangsa untuk memerangi korupsi. Katanya, dia mendukung sepenuhnya arahan Wapres Ma’ruf Amin yang menyebutkan korupsi merupakan kejahatan serius yang harus diperangi secara bersama-sama.
Kepada jajaran Pemko Banda Aceh, Aminullah meminta memanfaatkan momentum Harkodia ini untuk menutup celah terjadinya korupsi. Dia mengatakan, meski Banda Aceh telah meraih penghargaan Integritas Tertinggi dari KPK tahun lalu, namun sistem yang telah ada harus terus dijalankan dan ditingkatkan agar tidak ada celah terjadinya korupsi.
“Kita memang telah mendapatkan hasil penilaian survei integritas dari KPK dengan nilai tertinggi di Indonesia dengan indeks 77,39. Ini diraih, salah-satunya karena kita dinilai telah memiliki sistem pencegahan yang baik. Ini harus terus kita pertahankan dan tingkatkan,” kata mantan Dirut Bank Aceh ini.
Kata wali kota, sektor perizinan menjadi salah-satu sektor yang rawan terjadinya praktek korupsi. Namun, lanjutnya, dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP), mal-administrasi untuk mencegah penyimpangan dan celah korupsi. Kata wali kota, mungkin dahulu dalam memberikan layanan publik terjadi penundaan, tidak ada standar waktu dan lainnya, sehingga memberikan celah korupsi, maka dengan adanya MPP diharapkan tidak akan terjadi lagi.
“Kita ingin menutup celah itu. MPP kita untuk semua jenis layanan jelas informasinya. Waktu penyelesaian jelas, biaya (untuk izin tertentu seperti izin reklame tertera). Sangat transparan, tujuannya untuk menutup celah terjadinya praktek korupsi,” jelas wali kota.
Apalagi baru-baru ini Banda Aceh juga meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), terbaik di Propinsi Aceh dengan poin 97. Wali kota mengatakan keterbukaan informasi adalah bagian yang penting dalam upaya pencegahan korupsi. (Ria)
