Banda Aceh (Waspada Aceh) – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) mendukung kelancaran implementasi perjanjian damai sebagaimana diatur dalam MoU Helsinki, yang diakuinya saat ini masih terdapat banyak kendala.
Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe Aceh, M. Nasir Syamaun, menerangkan, pernyataan dari salah satu lembaga tinggi negara itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani, saat mengadakan pertemuan dengan Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Al Haythar pada Senin (27/12/2021) di Meuligoe Wali Nanggroe, Lampeuneureut, Aceh Besar.
“Kunjungan Wakil Ketua MPR RI ini dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari wali nanggroe terkait situasi terkini Aceh. Terutama yang berhubungan dengan MoU Helsinki, UUPA dan turunannya yang sekarang belum terlaksana dengan baik,” kata M. Nasir.
Pada pertemuan itu, Wali Nanggroe didampingi Staf Khusus Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man), H. Kamaruddin Abu Bakar (Abu Razak), Rustam Effendi serta M. Raviq.
Sementara H. Ahmad Muzani yang juga Sekjend DPP Partai Gerindra didampingi oleh Sugiono, Ketua Fraksi MPR Gerinda yang juga Waketum DPP Gerindra, Prasetyo Hadi, Anggota Komisi II DPR RI yang juga Ketua OKK DPP Gerindra, dan M. Irfan Yusuf Hasyim Waketum DPP Gerindra.
Hadir juga sejumlah pengurus DPP dan DPD Gerindra lainnya, Abdul Karim Al Jufri, Adnani Taufik, Setyoko, M. Nizar, Rizaldy D Priambodo, Fadli Tri Hartono, Sastra Winara, TA Khalid, Ketua Gerindra Aceh yang juga Anggota DPR RI dari Aceh, Fadhullah Bendahara Gerindra Aceh yang juga Anggota DPR RI dari Aceh, serta Safaruddin, Sekretaris Gerindra Aceh yang juga Anggota DPRA.
“Kita banyak berdiskusi tentang bagaimana komitmen perjanjian Helsinki bisa diimplementasikan dengan baik,” ujarnya.
Dia mengaku mendapat kehormatan bisa membantu kelancaran dari perjanjian Helsinki itu.
“Mudah-mudahan apa yang diharapkan Wali Nanggroe Aceh tentang realisasi perjanjian Helsinki bisa kami beri support, menyampaikan pesan ini kepada pemerintah pusat,” kata Muzani usai pertemuan.
Menurut Muzani, pertemuannya beserta dengan rombongan pengurus DPP dan DPD Gerindra merupakan awal yang baik dalam upaya implmentasi MoU Helsinki untuk Aceh yang damai dan bersatu dalam NKRI.
Terkait poin-poin (MoU Helsinki) yang belum terealisasi, dia berjanji akan sampaikan kepada pemerintah pusat. “Sekali lagi ini adalah awal yang baik, mudah-mudahan semua kendala bisa diselesaikan,” tambah Muzani.
Sementara itu, Staf Khusus Wali Nanggroe Teuku Kamaruzzaman atau yang akrab disapa Ampon Man menjelaskan, pada pertemuan tersebut wali nanggroe telah memberikan banyak masukan terhadap situasi terkini Aceh terutama yang berhubungan dengan MoU Helsinki, UUPA dan turunannya.
“Mereka siap mengadvokasi regulasi yang masih dibutuhkan oleh Aceh di masa sekarang dan di masa depan. Tentunya membicarakan dengan partai-partai lain yang ada di DPR RI. Saya kira ini sebuah komitmen yang baik,” kata Ampon Man. (ria)
