Aek Kanopan (Waspada Aceh) – Polemik harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang terus turun imbas dari pelarangan ekspor oleh pemerintah, membuat kerugian tersendiri bagi petani kelapa sawit di Labuhanbatu Utara (Labura).
Terkait dengan hal tersebut, Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Labura bertemu dengan Komisi B DPRD setempat pada Rabu (11/5/2022). Dalam pertemuan itu, Apkasindo menyampaikan bahwa petani kelapa sawit di Labura telah mengalami kerugian berkisar Rp30 miliar hanya dalam dua minggu belakangan.
Sebagaimana diketahui, Labura memiliki perkebunan kelapa sawit rakyat hingga mencapai 36 persen dari luas wilayah keseluruhan.
“Petani kelapa sawit di Labuhanbatu Utara rugi besar. Mau sampai kapan lagi kita mau berkorban? Sedangkan harga pupuk malah tambah naik,” kata Edi Sucipto, Ketua DPD Apkasindo Labura.
Edi sucipto mewakili petani kelapa sawit di Labura meminta agar DPRD Labura menyahuti keresahan petani kelapa sawit.
“Kesulitan petani kelapa sawit ini kami mohon agar disahuti oleh DPRD. Pengusaha PKS selalu bilang kalau tangki tampung CPO penuh,” sesal Edi.
Yusrial Suprianto, Wakil Ketua DPRD Labura bersama dengan Komisi B DPRD, yang menerima langsung audiensi Apkasindo Labura tersebut berjanji akan memanggil pihak pabrik kelapa sawit (PKS) yang ada di Labura. DPRD akan memintai keterangan terkait dengan disparitas harga realisasi pembelian TBS kelapa sawit dengan hasil rapat penetapan harga TBS Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.
“Seluruh PKS di Labuhanbatu Utara akan kita panggil dalam minggu ini,” tegas anggota dewan yang akrab dipanggil Anto, yang juga ketua PKB Labura tersebut.
Yusrial Suprianto juga menambahkan bahwa PKS seharusnya tidak bisa bertindak spekulatif dalam merealisasikan harga beli TBS tersebut.
“Kita akan terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder perkelapa sawitan. Sebab sebagaian besar sektor ekonomi Labuhanbatu Utara ditopang oleh kelapa sawit,” lanjutnya.
“Kalau harga TBS tidak stabil begini, bisa ambruklah perekonomian masyarakat di Labura. Kita minta agar PKS mengikuti regulasi yang ada,” tegas Anto.
Arif Ripai, Anggota Komisi B DPRD Labura juga mendorong agar secepatnya memanggil seluruh PKS. Sebab ini sudah menjadi persoalan nasional maupun internasional.
Selain itu, kerugian petani kelapa sawit tentu akan bertambah banyak jika permasalahan ini tidak direspon dengan cepat, kata dia.
“Disparitas harga ini harus dikalkulasikan dengan hitungan makro. Tak boleh kita diamkan. Bila perlu, kita dorong agar dilaporkan kepada Satgas Pangan Nasional Polri. Ini kejahatan,” kata Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Labura itu.
Pada pertemuan tersebut turut dihadiri oleh anggota komisi B lainnya, Elly Lubis, Suhermanto dan Hasan Basri. (Sulaiman Achmad)
