Banda Aceh (Waspada Aceh) – Wakil Ketua DPR Aceh (DPRA), Hendra Budian, menilai Provinsi Aceh sepertinya tidak punya perwakilan di legislatif pusat. Bahkan, meskipun sudah ada Forum Bersama (Forbes) DPR RI dan DPD RI asal Aceh, namun tetap saja banyak pemotongan anggaran yang dilakukan pusat.
“APBA 2020 di Aceh terjadi banyak pemotongan oleh Pemerintah Pusat dengan alasan untuk program pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19, salah satunya. Akibatnya, banyak program-program prioritas Aceh yang harus ditunda. Termasuk anggaran untuk pembangunan dan pembinaan Dayah di Aceh,” kata Hendra Budian kepada waspadaaceh.com, Senin (4/5/2020).
Politisi Partai Golkar ini menilai, Aceh seperti tidak memiliki perwakilan di DPR RI khususnya dalam mengawal Aceh. Terutama bidang anggaran. Harusnya peran ini bisa dilakukan oleh Forbes DPR RI dan DPD RI yang berasal dari Aceh.
“Kita tidak bisa berbuat terlalu banyak, karena semua peraturan mengenai pengelolaan anggaran di Aceh dikendalikan dari pusat. Maka dari itu, kami meminta agar Forbes DPR RI, dapat menunjukan keberpihakannya dalam memperjuangkan kekhususan dan keistimewaan Aceh,” ujarnya.
Hendra menilai, jika Anggota DPR RI asal Aceh yang tergabung dalam Forbes DPR RI tidak melakukan apa-apa dalam skema anggaran Aceh, maka Aceh seperti tidak memiliki wakil di Senayan. Bahkan dia berpesan jangan sampai Anggota DPR RI asal Aceh terkesan tidak peduli pada negeri Serambi Mekah. (sulaiman achmad)
