Sigli (Waspada Aceh) – Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud, Selasa (5/3/2019), menyesalkan adanya aktivitas penambangan emas liar di sejumlah wilayah dalam Kabupaten Pidie.
Menyusul adanya informasi tentang aktivitas penambangan emas di dalam kawasan Krueng Sikuleh, Tangse, Fadhlullah mengaku mengetahuinya belum lama ini.
Bahkan informasinya, kegiatan illegal mining tersebut telah merambah hingga memasuki kawasan hutan lindung Krueng Sikuleh, Kecamatan Tangse, Pidie. Berdasarkan informasi yang Wabup terima, katanya, aktifitas penambangan emas secara ilegal di kawasan itu tidak lagi secara tradisional, tapi telah menggunakan alat berat jenis beko.
Penggunaan alat berat itu, kata dia, sudah mengarah ke industri pertambangan, dan perlu segera ditertibkan. Kata Wabup, harus ada tindakan tegas dari pihak yang punya otoritas bidang hukum, pertambanngan dan kawasan hutan, untuk mengambil tindakan.
”Kami berharap agar illegal mining segera dihentikan. Apalagi ini sudah merambah kawasan-kawasan terlarang, seperti aliran sungai dan hutan yang dilindungi,” ungkapnya.
Menurut dia, sejak dulu DAS Krueng Sikuleh, Tangse, salah satu kawasan yang sangat dijaga, karena kawasan itu sumber pendapatan bagi warga mencari ikan keureuleng (sejenis ikan jurung-red).
Dengan adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin di kawasan itu, apalagi menggunakan zat kimia berbahaya, Fadhlullah khawatir habitat ikan keureuleng dan ekosistem lainhya juga akan rusak. Terlebih air yang digunakan untuk memisahkan emas dengan material dibuang begitu saja ke dalam sungai Krueng Sikuleh.
Air dari sungai Krueng Sikuleh itu mengalir ke Tunom dan kawasan lain. Dampaknya sangat berbahaya karena dapat mengancam kehidupan masyarakat dan mahkluk hidup lainnya.
“Krueng sikuleh harus dijaga karena itu adalah salah satu sungai yang berada di tengah hutan, dan karena ikan sungai seperti keureuleng bersumber dari DAS tersebut. Ini Bisa bahaya semua, dan harus betul –betul diselediki kalau menjadi tempat pertambangan emas ilegal,” tegas Fadhlullah.
”Bupati Pidie, Roni Ahmad, juga sangat tegas dalam hal ini. Supaya ada tindakan dari pihak yang punya otoritas dalam bidang pertambangan dan hutan untuk melakukan penertiban,” tegasnya. (b10)
