Banda Aceh (Waspada Aceh) – Unjuk rasa di Kantor Gubernur Aceh yang melibatkan ratusan demonstran berlangsung ricuh menyusul massa yang tergabung dalam aliansi Kesatuan Rakyat Aceh (KRA) terlibat saling dorong dengan aparat keamanan.
Aksi menuntut operasional perusahaan tambang PT BMU di Aceh Selatan dihentikan berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (24/8/2023).
Kericuhan terjadi karena massa memaksa masuk kr gedung Gubernur Aceh. Namun, aparat melerai agar massa tidak masuk. Massa tidak menerima, sehingga saling dorong pun terjadi yang mengakibatkan pintu utama Gubernur Aceh rusak.
Massa mendesak masuk karena ingin menjumpai Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki maupun Sekda Aceh Bustami.
Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Aceh sudah menemui massa, namun ditolak karena bukan Pj Gubernur Aceh yang menjumpai mereka.
Saat itu, massa sempat meminta Kepala DPMTSP mendatangi poin petisi, namun lembaran itu tidak ditandatangani, sehingga massa tetap menduduki Kantor Gubernur Aceh.
Sementara itu, dalam orasinya, massa menyatakan kehadiran PT BMU di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, tidak berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.
Bahkan, kata Aldi, orator unjuk rasa, perusahaan tambang tersebut hanya membuat kebisingan dan keresahan terhadap masyarakat setempat.
“Karena itu, kami hanya ingin satu, cabut izin PT BMU,” tegasnya.
