Banda Aceh (Waspada Aceh) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Banda Aceh menolak kenaikan harga BBM dengan membakar ban di depan Kantor Pertamina Aceh, Kamis (8/9/2022).
Aksi itu dilakukan untuk mengritik kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM, yang sebelumnya Pertalite hanya Rp7.600 menjadi Rp10.000. Begitu juga dengan Solar subsidi Rp5.150 menjadi Rp6.800 dan Pertamax nonsubsidi Rp12.500 menjadi Rp14.500.
Pantauan di lapangan, aksi dilakukan di Jl. Tgk Daud Beureueh, tepatnya di depan gerbang Kantor Pertamina Aceh. Dalam aksi ini hampir terjadi kericuhan sebelum General Manager Pertamina wilayah Aceh turun menemui massa.
Saat itu kejadian pun mulai memanas hingga kader HMI ini membakar ban yang menyebabkan kepulan asap hitam. Kepolisian langsung berusaha memadamkan api, namun ditolak oleh HMI hingga terjadi aksi saling dorong antara massa dengan aparat keamanan. Massa baru mundur, ketika aparat mendatangkan mobil water cannon.
BACA:Â Lagi Demo Tolak Kenaikan BBM Ricuh, Massa Rusak Pagar DPRA
Ketua Umum HMI Cabang Banda Aceh, Zuhal Riski Maulana Fauzi mengatakan, maksud kedatangan HMI ke Kantor Pertamina Aceh untuk menolak kenaikan BBM yang pada dasarnya APBN ini bisa diselamatkan tanpa harus menaikkan BBM.
“Caranya dengan membatalkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Kedua adalah kereta cepat dan yang paling penting reformasi BUMN,” sebutnya.
Menurutnya, ada beberapa BUMN yang saat ini selalu merugi akan tetapi selalu mendapatkan suntikan dana segar dari BUMN yang menjadi beban APBN.
BACA:Â Protes Kenaikan BBM, Ribuan Mahasiswa USK Dorong Motor ke Kantor Gubernur
Dia menuturkan, saat ini pemerintah melihat peluang yang paling enak dengan mencekik rakyat, salah satunya dengan menaikkan BBM. Maka dari itu, dia meminta kepada Pertamina untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada pusat. Walaupun pertamina tidak punya hak dalam mengubah kebijakan setidaknya mereka punya akses lebih untuk menyampaikannya.
Sementara itu Sales Branch Manager Rayon Pertamina, Staleva Putra, menyebutkan posisi Pertamina hanya sebagai operator bukan regulator dan juga bukan penentu kebijakan. Tetapi hanya menjalankan kebijakan.
BACA:Â Bakri Siddiq Kembali Penuhi Janji Bayar Tunjangan PNS Banda Aceh
“Regulasi dari pusat kita ikuti, itu yang kita coba sampaikan ke adek-adek HMI,” sebutnya.
Pihaknya tidak mau menandatangani poin-poin tuntutan dari massa, namun tetap menerima aksi dan akan menyampaikan poin tuntutan pada atasan. Setelah menemukan titik terang antara HMI dan pihak Pertamina, akhirnya massa menghentikan demo. (Kia Rukiah)
