Kutacane (Waspada Aceh) – Asosiasi Pemerintahan Desa (APDESI) Aceh Tenggara memberikan pemahaman melalui bimbingan teknis terkait sistem pengelolaan desa pada 18-24 Juli 2019 di kampus Universitas Gunung Leuser Kutacane.
Sedikitnya 3.540 peserta dilibatkan dalam progtam ini yang terdiri dari aparatur pemerintahan kute (desa), operator desa dan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Kegiatan ini diselenggarakan dalam dua tahap.
“Selama tiga hari, masing-masing tahap 1 dan 2, mereka diberikan materi tentang pengelolaan desa, sehingga pemanfaatan dana desa tepat sasaran dengan manajemen dan penata usahaan yang baik dan benar,” kata Ketua Apdesi, Nawi Sekedang, kepada Waspada pada penutupan kegiatan tersebut, Rabu (24/7/2019).
Implementasi dari program ini diharapkan mampu meningkatkan sumberdaya manusia serta kapasitas aparatur pemerintahan desa yang mumpuni. Selain itu, penata usahaan dalam pengelolaan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) dapat berjalan dengan baik tanpa harus dikerjakan olah pihak ketiga.
“Para kepala desa (penghulu) jangan mau menjadi sapi perahan, dalam arti semua bentuk dokumen pengajuan dan pelaporan pertanggung jawaban dana desa dikerjakan oleh orang lain dengan membayar sejumlah uang. Maka dengan Bimtek yang singkat ini dapat membantu bendahara dan operator desa melakukanya sendiri,” harap Nawi.
Pelatihan ini juga melibatkan sejumlah narasumber dari pusat, seperti Direktorat Kementerian Desa, Direktorat Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah narasumber lokal dari Kepolisian, Dinas Pemberdayaan Masyrakat Desa (DPMD), Inspektorat, serta Asisten Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara.(Aditya)
