Jakarta (Waspada Aceh) – Pemerintah Indonesia dan Australia memperluas pendekatan dalam memerangi praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing dengan menggandeng langsung komunitas nelayan di wilayah rawan.
Pendekatan ini menjadi sorotan utama dalam pertemuan ke-24 Forum Pengawasan Perikanan Indonesia-Australia (IAFSF) yang digelar di Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Mengutip berbagai sumber, selain memperkuat kerja sama patroli dan penegakan hukum lintas batas, kedua negara menilai edukasi publik sebagai langkah krusial untuk menekan penangkapan ikan ilegal dari hulu.
Dalam tiga tahun terakhir, kampanye informasi publik yang digagas bersama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan Australian Fisheries Management Authority (AFMA) telah menjangkau nelayan di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara.
“Kami tidak hanya berbicara soal kapal dan radar, tapi juga duduk bersama nelayan untuk berdiskusi langsung soal risiko dan dampak IUU fishing,” kata Wez Norris, CEO AFMA.
Ia menegaskan bahwa penangkapan ikan ilegal tak hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan keselamatan awak kapal. “Nakhoda mempertaruhkan nyawa awak mereka hanya demi hasil tangkapan dari perairan negara lain,” ujarnya.
Penangkapan ikan ilegal lintas batas menjadi masalah bersama Indonesia dan Australia. Nelayan dari satu negara kerap melintasi batas wilayah negara lain untuk menangkap ikan tanpa izin, sehingga merusak stok ikan dan keseimbangan ekosistem laut.
Chief of Operations Maritime Border Command, Commodore Troy Van Tienhoven, menyebut kerja sama ini sebagai model kolaborasi regional yang bisa ditiru negara lain.
“Memerangi IUU fishing bukan pekerjaan satu negara. IAFSF jadi platform penting untuk berbagi strategi dan memperkuat sinergi,” ujarnya.
Ke depan, kedua negara sepakat mencari pendekatan inovatif yang mampu menjangkau lebih banyak komunitas pesisir.
Edukasi dianggap penting untuk membangun kesadaran bahwa menjaga laut adalah kepentingan bersama, bukan hanya kewajiban aparat. (*)
